JAKARTA, KORANMAKASSAR.COM – Pemadaman listrik yang masih terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara, khususnya Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, memicu kritik terhadap manajemen PT PLN (Persero).
Kondisi tersebut bahkan mendorong munculnya desakan agar kinerja jajaran direksi, termasuk Direktur Utama PLN, dievaluasi menjelang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dijadwalkan berlangsung pada 15 Juni 2026.
Sejumlah warga mengaku masih mengalami pemadaman bergilir sejak insiden ambruknya belasan menara Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 275 kV pada 4 Juni 2026 lalu.
Ade, warga Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, mengatakan listrik di wilayahnya masih padam secara bergiliran dengan durasi sekitar tiga jam setiap hari.
“Sejak 4 Juni sampai sekarang pemadaman masih terus terjadi. Kami hanya mendapat permintaan maaf, tetapi belum ada kepastian kapan listrik benar-benar kembali normal,” ujarnya.
Ia juga menyoroti dampak yang dirasakan masyarakat akibat gangguan pasokan listrik tersebut, mulai dari kerusakan peralatan elektronik hingga kerugian yang dialami pelaku usaha dan peternak.
Sorotan serupa disampaikan Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Re-LUN), Teuku Yudhistira. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pengelolaan sistem kelistrikan nasional agar keandalan pelayanan kepada masyarakat dapat terjaga.
“Sebagai pelanggan yang memenuhi kewajiban membayar tagihan listrik, masyarakat juga berhak memperoleh layanan listrik yang andal. Pemadaman yang terus berulang tentu menimbulkan pertanyaan terhadap pengelolaan sistem yang ada,” katanya di Jakarta, Senin (8/6/2026).
Yudhistira menilai listrik telah menjadi kebutuhan vital yang menopang hampir seluruh aktivitas masyarakat sehingga gangguan berkepanjangan berdampak luas terhadap kehidupan sehari-hari maupun kegiatan ekonomi.
Baca Juga : Kejati DKI Selidiki Dugaan Mark Up Konsultan Hukum Rp13,5 Miliar di PLN, Tiga Pejabat Diperiksa
Lebih lanjut, ia meminta pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto, memberikan perhatian serius terhadap persoalan pemadaman listrik yang berulang dan melakukan evaluasi terhadap jajaran manajemen PLN.
Menurutnya, penyegaran kepemimpinan di tubuh perusahaan pelat merah tersebut perlu dipertimbangkan apabila dinilai dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kami berharap momentum RUPS pada 15 Juni nanti menjadi ruang evaluasi menyeluruh terhadap kinerja PLN, termasuk kepemimpinan perusahaan, agar pelayanan kelistrikan semakin andal dan tidak lagi menimbulkan keresahan di masyarakat,” ujar Yudhistira.
Sebagaimana diketahui, PT PLN (Persero) dijadwalkan menggelar RUPS pada 15 Juni 2026, sebagaimana disampaikan Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria.
Agenda tersebut dinilai menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kinerja perusahaan di tengah sorotan terhadap kondisi pasokan listrik di Sumatera Utara. (*)
Komentar