MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM – Wakil Ketua Bidang Organisasi KONI Sulsel, Dr. Attok Suharto, S.Sos, M.Si angkat bicara menyikapi sorotan dari Haris, Ketua Harian Cabor PORDASI, terkait permintaan anggaran sebesar Rp 2,5 miliar ke KONI Sulsel. Haris beralasan bahwa anggaran tersebut merupakan titipan dari anggota DPRD Sulsel.
Attok menegaskan bahwa anggaran sebesar Rp 17,5 miliar yang diterima oleh KONI Sulsel adalah penyesuaian NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yang telah direview oleh Dispora Sulsel. Anggaran ini difokuskan untuk persiapan dan pelaksanaan PON XXI di Aceh dan Sumatera Utara.
“Selama KONI Sulsel berdiri, tidak pernah ada istilah anggaran titipan atau aspirasi untuk cabang olahraga tertentu. Semua cabang olahraga memiliki posisi yang sama, terutama dalam kondisi anggaran yang sangat terbatas seperti sekarang”, jelas Attok, rabu (14/8/24).
PORDASI Sulsel sendiri telah menerima alokasi Rp 200 juta untuk kejuaraan di luar negeri bulan lalu dengan mempertimbangkan peran Wakil Ketua DPRD Sulsel yang juga Ketua PORDASI dalam membantu penambahan anggaran dari Rp 15 miliar menjadi Rp 17,5 miliar, tambah Attok.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa permintaan anggaran sebesar Rp 2,5 miliar sangat tidak tepat mengingat situasi anggaran yang minim. Saat ini, KONI Sulsel tengah mempersiapkan 407 atlet, 140 official, serta 85 kontingen yang akan berlaga di PON XXI.
Biaya yang diperlukan sangat besar, mulai dari tiket yang mencapai Rp 4,9 miliar, peralatan senilai Rp 5,1 miliar, hingga honorarium atlet, pelatih, asisten pelatih, dan mekanik yang mencapai Rp 12 miliar.
“Akomodasi untuk atlet, official, dan kontingen selama 12 hari di Aceh dan Sumut mencapai Rp 3,6 miliar”, ungkapnya.
“Selain itu, TC kampus atlet dan official membutuhkan Rp 1,7 miliar, seragam kontingen Rp 1,9 miliar, serta berbagai biaya pendukung lainnya. Total anggaran sebesar Rp 31,5 miliar dibagi menjadi dua sumber, yaitu Rp 17,5 miliar melalui KONI Sulsel dan Rp 14 miliar dari Dispora Sulsel,” tutur Attok.
Ia juga menyampaikan bahwa operasional KONI dan gaji staf saja untuk bulan Juli hingga Desember telah dihilangkan karena keterbatasan anggaran. Namun, Haris tetap bersikeras meminta anggaran tambahan.
baca juga : Bersama Kadispora, Ketua KONI Sulsel Sambangi Pemusatan Latihan Atlet Peserta PON XXI Aceh-Sumut
“Kami sudah sampaikan ke Haris bahwa situasi ini sangat sulit, dan bahkan Pak Kadispora sudah menegaskan bahwa prioritas utama adalah PON. Banyak pengurus yang mendengar pernyataan tersebut dan pak kadis tengah mencari solusi bersama BKAD Sulsel, tapi Haris tidak mau mengerti,” bebernya.
Mendengar banyaknya keluhan peserta PON asal Sulsel, wakil ketua bidang prestasi KONI Sulsel meminta seluruh cabang olahraga yang lolos PON untuk bersabar dan menerima kondisi saat ini. “Kita semua harus memahami keterbatasan anggaran ini.
“Untuk PON Papua yang lalu dengan 268 atlet, anggarannya Rp 35 miliar. Saat ini, dengan 407 atlet, anggaran kita hanya Rp 31,5 miliar, itu pun harus dibagi dua kali penerbangan”, pungkas Attok. (*)