Iuran Tambah Daya Listrik Rp50 Ribu per Siswa di SDN Mangkura 1 Makassar Tuai Protes

MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM — Sekolah Dasar Negeri (SDN) Mangkura 1 Kota Makassar kembali menjadi sorotan publik. Setelah sempat disorot terkait dugaan pungutan liar (pungli) alat peraga, kini sekolah tersebut menghadapi protes orang tua murid terkait iuran penambahan daya listrik sekolah.

Berdasarkan informasi yang dihimpun redaksi, sejumlah orang tua siswa mengaku dimintai iuran sebesar Rp50.000 per siswa. Dana tersebut rencananya digunakan untuk menambah daya listrik sekolah agar fasilitas pendingin ruangan (air conditioner/AC) di dalam kelas dapat beroperasi secara optimal.

“Sampai hari ini sudah banyak yang membayar untuk pengadaan listrik itu. Katanya listrik tidak stabil kalau ada AC di kelas, jadi harus tambah daya,” ujar salah seorang orang tua siswa yang enggan disebutkan namanya, saat dikonfirmasi, Selasa (20/10/26)

Meski nominal yang dibebankan relatif kecil, beberapa orang tua mengaku keberatan. Mereka menyayangkan pihak sekolah yang dinilai tidak berupaya mencari solusi lain, seperti mengajukan bantuan ke dinas terkait atau memanfaatkan dana kemitraan perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) melalui Komite Sekolah.

Baca Juga : Perundungan Anak di SDN I Mangkura Makassar Disesalkan Karang Taruna Sulsel

Selain masalah biaya, orang tua murid juga mengkhawatirkan timbulnya tindakan diskriminatif atau intimidasi terhadap siswa yang orang tuanya menolak membayar iuran tersebut.

Terpisah, Ketua Komite SDN Mangkura 1, Saiful, membenarkan adanya pengumpulan dana penambahan daya listrik. Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil rapat komite dengan pihak sekolah pada Kamis, 15 Oktober 2026 lalu.

“Kondisi sekolah saat ini sering trip listrik dikarenakan penggunaan daya melebihi kapasitas MCB, Maka dari itu, ada perencanaan pemasangan kwh meter di setiap kelas (khusus untuk penggunaan daya AC di kelas). Untuk pemasangan kwh meter akan dibebankan ke orang tua siswa. Apabila orang tua siswa tidak bersedia untuk memasang kwh meter, maka fasilitas AC di kelas akan di cabut,” tegas Saiful, mengutip keputusan rapat.

Saiful beralasan, tak ada cara lain mengatasi masalah kelistrikan di SDN Mangkura 1 kecuali dengan menarik biaya dari orang tua siswa.

“Tidak ada cara lain, karena dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak mencukupi. Kasihan anak-anak di kelas kepanasan kalau tidak pakai AC,” ungkap Saiful saat dihubungi secara terpisah.

Baca Juga : Dugaan Pungli, IWO Sulsel Bersama DPRD Makassar Sambangi SDN Mangkura I

Meski demikian, Saiful menegaskan bahwa pembayaran biaya penambahan daya listrik tersebut bersifat sukarela dan tidak diwajibkan bagi seluruh orang tua siswa.

Sememtara Anggota Komisi D bidang Kesra DPRD Kota Makassar, H Muchlis, mendorong pihak sekolah agar lebih bijak dalam mengelola dana BOS dan lebih kreatif mencari bantuan di luar orang tua siswa.

“Kepala sekolah harus pintar-pintar mengatur anggarannya (BOS) dan bisa juga menuyurat ke Dewan CSR dan pasti ditanggapi,” kata poltisi Hanura itu.

H. Muchlis juga siap memfasilitasi masalah ini ke sejumlah koleganya di Badan Anggaran (Banggar) agar dimasukan dalam rapat pembahasan APBD 2027 nanti.

“Saya nanti titip ke teman-teman Badan Anggaran agar ada alokasi dana untuk penambahan daya listrik setiap sekolah di pembahasan APBD Pokok 2027,” pungkasnya. (*)

Komentar