MAROS, KORANMAKASSAR.COM – Kritik keras terhadap pemerintah Kabupaten Maros mencuat setelah partisipasi warga dalam memperbaiki jembatan gantung rusak di Pakkasalo viral di media sosial.
Postingan yang dibagikan oleh akun Asiz J di grup Info Kejadian Maros ini langsung memancing reaksi publik dengan 97 komentar dan dibagikan sebanyak 229 kali.
Jembatan gantung yang telah lama rusak tersebut hampir menelan korban. Warga Pakkasalo mengandalkan jembatan ini sebagai jalur utama menuju kantor kecamatan untuk mengurus berbagai keperluan administratif.
Kerusakan parah yang tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah memicu kemarahan warga, terutama terhadap Kepala Dinas PUTRPP Kabupaten Maros, Andi Muetazin Mansyur, yang dianggap tidak peka terhadap kebutuhan rakyat kecil, meskipun saat ini diusulkan menjadi calon Wakil Bupati Maros.
Warga mempertanyakan skala prioritas pemerintah, karena biaya perbaikan jembatan tersebut dinilai jauh lebih rendah dibandingkan anggaran yang dihabiskan untuk mendatangkan artis ibu kota dalam acara deklarasi politik yang hanya memberikan hiburan sesaat.
“Kami muak melihat pemerintah lebih sibuk dengan acara seremonial daripada memperbaiki infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan warga,” ujar seorang warga dengan nada kesal.
Perbaikan jembatan ini dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat, yang berharap agar fasilitas publik ini dapat digunakan dengan aman dan berkelanjutan.
Kritik tajam terhadap pemerintah terus mengalir, mendesak agar prioritas diberikan pada kesejahteraan rakyat ketimbang kepuasan hiburan sementara.
Baca Juga : Pilkada Maros, Awalnya Dingin Sekarang Panas Membara
Warga berharap, setelah perbaikan ini, jembatan gantung Pakkasalo dapat menjadi akses yang lebih aman dan membawa manfaat jangka panjang bagi kehidupan mereka
Menanggapi hal itu Direktur Salewangan Institut Makmur Daeng Sikki yang diwawancarai di warkop Phoenam Panakukang Makassar jumat (13/09/2024) mengatakan peristiwa jembatan gantung Pakkasalo hanya fenomena gunung es dan masih banyak lagi kerusakan infrasturktur jalan dan irigasi yang tak kunjung diperbaiki.
“Selalu ada alasan klasik yang diberikan pemerintah kabupaten Maros, tidak ada dana, tapi kalau perjalanan dinas ke Jakarta bahkan keluar negeri selalu ada. Hal itu tidak mengherankan karena Bupati Maros lebih mengejar validasi berupa penghargaan dibandingkan kebutuhan infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat Maros”, kesalnya. (*)