WAJO, KORANMAKASSAR.COM — Maraknya dugaan praktik mafia bahan bakar minyak (BBM) di tengah krisis distribusi energi mendapat sorotan serius dari Ketua Karang Taruna Kabupaten Wajo, Amran, S.Sos., M.Si.
Ia mendesak aparat penegak hukum dan pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas dan terukur.
Menurut Amran, persoalan kelangkaan BBM tidak lagi sekadar isu ekonomi, melainkan telah berkembang menjadi masalah serius yang menyangkut keadilan distribusi energi bagi masyarakat.
Ia menyoroti indikasi praktik ilegal seperti penimbunan BBM, keberadaan gudang tanpa izin, hingga distribusi solar melalui jalur tidak resmi.
Baca Juga : BBM Ditimbun, Aparat Diduga Diam: KMPI Desak Kapolda Sulsel Sikat Jaringan Mafia Sinjai!
“Ketika masyarakat kesulitan mendapatkan BBM, justru ada pihak yang mengambil keuntungan dengan cara melanggar hukum. Ini harus dihentikan,” tegasnya, Selasa (21/4/26)
Amran meminta aparat penegak hukum tidak hanya menindak pelaku di tingkat bawah, tetapi juga mengungkap aktor utama yang diduga mengendalikan jaringan mafia BBM secara terorganisir.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menangani persoalan ini. Ia mengusulkan pembentukan satuan tugas (satgas) bersama yang melibatkan pemerintah daerah, aparat kepolisian, hingga pemerintah desa guna memperkuat pengawasan distribusi BBM.
“Kolaborasi menjadi kunci. Informasi sekecil apa pun harus ditindaklanjuti untuk memutus rantai mafia BBM. Jika perlu, bentuk satgas bersama agar penanganan lebih terkoordinasi,” ujarnya.
Sebagai organisasi kepemudaan, Karang Taruna Wajo juga menyatakan kesiapan untuk turut berperan aktif.
Baca Juga : Krisis BBM Mereda, Aktivitas Nelayan dan Penyeberangan Dermaga Kayu Bangkoa Makassar Berangsur Normal
Amran menginstruksikan seluruh kader agar menjadi garda terdepan dalam pengawasan sosial di lingkungan masing-masing.
“Kami minta kader Karang Taruna menjadi mata dan telinga masyarakat. Jika ada aktivitas mencurigakan terkait BBM, segera laporkan,” tambahnya.
Ia berharap langkah tegas dari aparat, didukung partisipasi masyarakat dan pemerintah, mampu memberantas praktik mafia BBM hingga ke akar-akarnya.
“Distribusi BBM harus kembali normal, adil, dan tepat sasaran. Negara tidak boleh kalah dengan mafia. Ini menyangkut kepentingan masyarakat luas,” tutupnya. (*)
Komentar