KORANMAKASSAR.COM — Pasca uji kompetensi bakal calon wali kota Makassar dari partai golkar, masing-masing kandidat telah memaparkan visi misi dan strategi dalam membangun kota Makassar di depan tim pakar.
Berikut rangkuman pernyataan dan perbedaan konsep pembangunan enam bakal calon wali kota Makassar.
1. Syamsu Rizal (Deng Ical) tawarkan konsep pertisipasi publik
Menurut Deng Ical pembangunan di Makassar tidak harus mengandalkan pemerintah kota semata, pemerintah harus libatkan partisipasi publik, perekonomian di Makassar terbukti didominasi sektor swasta dan masyarakat umum, hal tersebut terlihat pada data rasio produk domestik bruto (PDRB) Makassar.
“Partisipasi pemerintah, swasta dan masyarakat kita harus optimalkan karena hari ini pembangunan kota didominasi sektor swasta serta masyarakat, jadi pemerintah harus membuka ruang agar menjadi gerakan bersama” ujar Deng Ical di uji kompetensi partai golkar.
Terkait dengan konsep partisipatif yang ditawarkannya, Deng Ical akan memaparkan secara teknis kepada publik konsep tersebut nantinya jika sudah resmi menjadi calon “Nanti kita bahas secara teknis, belumpi waktunya sekarang” kata Ical usai menjani uji kompetensi di Hotel Singgasana, Makassar.
2. Julianti Noor ingin peran wanita diperkuat
Julianti Noor menganggap bahwa setiap masyarakat adalah subjek pembangunan termasuk wanita, partisipasi wanita harus diperhitungkan jika ingin wanita ingin hak haknya terpenuhi
“Saya tidak mewakili parpol tetapi mewakili pemilik suara terbesar yakni masyarakat yang senantiasa memperjuangkan perubahan” ujarnya Julianti dikutip dari wartasulsel.com
Julianti yakin dan percaya perempuan mampu mendatangkan ide ide baru untuk masyarakat dan sudah saatnya mereka mengambi peran pungkasnya.
3. Danny Pomanto tetap pede usung kota dunia.
Bakal calon walikota Makassar, Ir. H. Moh. Ramdhan Pomanto rupanya tetap yakin dengan visi kota dunia dengan menjadikan pelayanan publik di Makassar berstandar Internasional.
“Untuk mewujudkan target Makassar dua kali tambah baik. Pelayanan publik standar kota dunia yang bekerja dalam sebuah sistem smart city ‘Sombere’ (ramah), sekaligus adaptasi terhadap Revolusi Industri 4.0, sebagai sistem percepatan pelayanan publik yang harus mampu diakses dengan mudah semua kalangan tanpa terkecuali,” ujar DP dalam uji kompetensi dikutip detik.com
Dalam uji kompetensi tersebut, DP banyak membeberkan prestasi dan penghargaan yang diraih Kota Makassar saat dirinya menjabat sebagai wali kota diantaranya Adipura sebanyak tiga kali dan dinobatkan sebagai Kota terbaik dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).
4. Haris Yasin Limpo (Nyanyang) serius maju jadi wali kota
Nyanyang mengaku dirinya serius bertarung di pilwali kota Makassar, hal tersebut diperlihatkan dengan mendaftar di sejumlah parpol
“Semua yang saya tempati daftar itu saya serius, jadi tidak ada kata itu (tidak serius), dan rata-rata yang buka pendaftaran saya ikuti, karena tidak bisa hanya satu partai, minimal 2 partailah, tapi harus partai besar,” ujarnya saat diwawancarai di Hotel Singgasana, Jumat (27/12/2019)
Haris menilai semua kandidat punya peluang yang sama untuk menang tergantung formulasi strategi yang digunakan oleh kandidat masing-masing. Terdaftar sebagai kader Golkar sejak dulu dan pernah menjabat Dirut PDAM kota Makassar menjadi modal awal HYL untuk mendapatkan rekomendasi golkar.
5. Imran Yasin Limpo (None) Tawarkan perubahan dari sisi layanan dan subsidi
Dalam uji kompetensi Golkar Irman Yasin Limpo menawarkan Down Sessing dari sisi pelayanan pemerintahan dengan menempatkan kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan dan kecamatan sebagai pengambil keputusan.
“Salah satu pemotong mata rantai birokrasi ialah dengan digitalisasi, dengan mengurangi peran balaikota, semua tactical teknis ada di kecamatan, dan pelaksanaan ada di kelurahan dan normanya ada di balaikota” Ujar None.
Selain itu None juga menawarkan subsidi untuk BPJS Kesehatan khusunya kelas tiga serta subsidi BOS kepada masyarat kota “Kenapa kita butuh subsidi karena masyarakat pekerja kita penghasilannya belum konsisten, dan penambahan (subsidi) BOS kota peruntukannya untuk pembentukan karakter” kata None.
6. Munafri Arifuddin (Appi) mengkritik pemerintahan Danny
Menurut Appi pemerintahan sebelumnya tidak berjalan dengan baik karena segi tata pemerintahan yang berantakan “”Berantakan sistem birokrasinya. Camat dipecat, diganti lagi, dan begitu seterusnya. Akibatnya pemerintahan tidak efektif,” kata Appi dikutip dari Tribunnews
Baginya pemerintahan Danny terlalu fokus pada hal besar namun mengabaikan hal-hal kecil “misalnya pembangunan, icon kota dipercantik, sementara banjir jadi musiman di kota ini” jelas Appi dikutip dari djournalist.com.
(*)
baca juga :
Kadir Halid : Danny Lebih Cerdas dari Nurdin
Hasil Uji Kompetensi dan Survei Jadi Indikator, Deng Ical Optimis Dapat Rekomendasi Golkar