MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM — Momentum Refleksi Akhir Tahun Pemerintah Kota Makassar 2025 menjadi ajang evaluasi sekaligus apresiasi terhadap arah kepemimpinan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham.
Sejumlah akademisi menilai pemerintahan MULIA menunjukkan komitmen kuat membangun kota tidak hanya dari sisi fisik, tetapi juga dari dimensi sosial dan kemanusiaan.
Hal tersebut disampaikan Dosen Pascasarjana Ilmu Politik dan Hubungan Internasional FISIP Universitas Hasanuddin, Dr. Adi Suryadi Culla, M.A., dalam forum bertema “Menakar Capaian Kinerja Kolektif dan Komitmen Perbaiki Tata Kelola Pemerintah Kota Makassar” yang digelar di Hotel Novotel Makassar, Rabu (17/12/2025).
Menurut Adi, pembangunan kota ideal harus dipahami sebagai kesatuan antara urbs (infrastruktur dan ruang fisik) dan civitas (kehidupan sosial masyarakat). Kota yang berkelanjutan, kata dia, adalah kota yang mampu menjaga keseimbangan antara tata ruang, tata kelola pemerintahan, dan partisipasi warga.
“Kota bukan sekadar bangunan dan jalan, tetapi ruang hidup manusia. Kepemimpinan yang baik adalah yang mampu menghadirkan kebijakan yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Adi.
Ia menilai kepemimpinan Munafri–Aliyah menunjukkan perhatian kuat pada dimensi sosial tersebut, salah satunya melalui kebiasaan wali kota turun langsung ke lapangan untuk mendengar keluhan warga.
Pendekatan ini dinilai menghadirkan empati dalam tata kelola pemerintahan, sehingga kebijakan tidak berhenti pada tataran administratif.
Adi juga mengapresiasi kebijakan pemilihan RT dan RW secara langsung oleh warga. Menurutnya, langkah ini merupakan terobosan penting dalam memperkuat partisipasi masyarakat di tingkat paling dasar.
“Pemilihan RT/RW secara langsung membangun rasa memiliki dan tanggung jawab warga. Kontrol sosial menjadi lebih kuat karena masyarakat merasa terlibat langsung,” tegasnya.
Selain itu, ia menyoroti capaian Pemkot Makassar di sektor pendidikan, infrastruktur, pengelolaan sampah, dan pengendalian banjir. Kebijakan pendidikan gratis tingkat SD dan SMP dinilai sebagai wujud pemenuhan hak dasar warga, sekaligus mencerminkan pendekatan pembangunan yang berorientasi pada kemanusiaan.
“Pendidikan adalah hak asasi. Kebijakan ini menunjukkan keberpihakan pemerintah pada masyarakat dan masa depan kota,” ungkapnya.
Baca Juga : Survei Kepuasan Publik 2025: IKM Pemkot Makassar Capai 81,761, Layanan Publik Dinilai Baik
Menutup pemaparannya, Adi menyatakan optimisme terhadap arah kepemimpinan Munafri–Aliyah.
Ia menilai pemerintahan saat ini menunjukkan kematangan, keberanian mengambil keputusan, serta kesungguhan membangun Makassar sebagai kota yang maju secara fisik dan beradab secara sosial.
“Kepemimpinan yang berpihak pada suara warga akan melahirkan kota yang lebih hidup. Kita patut optimistis menatap masa depan Makassar,” pungkasnya. (*)