MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM — Tanggal 1 Mei setiap tahunnya, para buruh atau pekerja di seluruh dunia termasuk di Indonesia akan memperingati Hari Buruh Internasional atau lazim disebut May Day.
Hari Buruh Internasional dijadikan hari libur nasional sejak 1 Mei 2013 pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Dimintai tanggapan, Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Sulawesi Selatan Mayjen TNI (Purn) Andi Muhammad Mappanyukki (Panglima Ta’) menuturkan, kegiatan May Day merupakan ajang kebebasan berserikat dan berkumpul menyampaikan aspirasi.
Menurutnya, pemerintah sebagai pemangku kepentingan mempunyai tanggung jawab untuk melindungi kepentingan buruh, salah satunya dengan mengeluarkan regulasi yang menjamin hak – hak pekerja.
“Hari Buruh adalah cerminan kehidupan negara demokrasi. Negara harus menjamin kebebasan masyarakat menyuarakan aspirasinya,” kata eks Pangdam XIV Hasanuddin ini di Makassar.
Biasanya, kata Panglima Ta’, momentum ini pada umumnya diperingati para buruh dengan unjuk rasa, long march dan orasi-orasi.
Tujuannya, agar pihak terkait, baik pemerintah dan pengusaha selalu memperhatikan nasib dan kesejahteraan para pekerja.
Untuk itu, Ketua DPD Pepabri Sulselbar ini meminta kepada pemerintah untuk menjamin buruh mendapatkan haknya.
“Jangan malah kongkalikong dengan pengusaja menzalimi pekerja. Seperti memangkas gajinya, bahkan mem – PHK secara sepihak. Kasihan mereka,” ujarnya.
Jika diberi amanah menjadi pemimpin, dirinya berjanji akan menjamin hak – hak para buruh.
“Sejak jadi Kasdam XIV Hasanuddin, saya sudah memotret permasalahan yang terjadi di Sulsel. Insya Allah saya punya solusinya,” pungkas Ketua DPD LVRI Sulselbar ini. (Dhany)