KORANMAKASSAR.COM — Tahapan Pilwalkot Makassar 2020 sesungguhnya belum mulai, tetapi lemparan isu miring bahkan serangan negatif sudah tampak. Telah banyak serangan untuk calon kandidat tertentu. Kapuslitbang Konflik, Demokrasi, Hukum, dan Humaniora LPPM Universitas Hasanuddin, Dr. Sakka Pati, S.H., M.H., mengatakan bahwa pilkada adalah kontestasi politik, sehingga orang bersaing dan berlomba mencari cara untuk menang.
Pemanfaatan sentimen ras, agama, hingga gender untuk meraih keuntungan politik diyakini menjadi strategi para kubu tertentu, tidak terkecuali pada Pilwalkot Makassar 2020. Namun, Sakka Pati menyayangkan jika cara-cara negatif seperti itu masih digunakan.
“Perlu jadi perhatian, kondisi itu juga mesti dibatasi dengan etika politik. Ada bingkai hukum, ada norma dan kesusilaan, yang harus menjadi perhatian para bakal calon atau kandidat,” beber Sakka Pati kepada awak media, Kamis (6/8/2020).
Sakka Pati mengatakan, motif politik kubu tertentu sebenarnya bisa dipahami, tetapi jangan sampai cara mereka yang kemudian menjadikan demokrasi mengalami kemunduran.
“Silakan bersaing, silakan berkontestasi, tetapi tidak perlu mengurusi orang. Urusi saja diri masing-masing, bagaimana mencari jalan untuk menang. Tetapi jangan membuat hal yang melanggar, sebagai contoh negatif campaign atau black campaign,” beber Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI Sulsel) ini.
baca juga : Namri Nasir Sosialisikan Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah
Salah satu yang menjadi perhatian pada Pilwalkot Makassar kali ini adalah munculnya sosok perempuan yang akan ikut bertarung. Hal yang kemudian digunakan kubu tertentu untuk memainkan isu gender, bahkan disebut tidak sejalan dengan agama.
“Di mana-mana ketika ada kontestasi, itu (perempuan jadi pemimpin) kan salah satu cara untuk menjatuhkan dalam perspektif Islam. Tetapi, dalam perspektif lain, dalam kesetaraan gender, kalau saya secara akademisi mengatakan bukan lagi saatnya,” terang Sakka Pati.
“Jadi kembali lagi bahwa demokrasi itu adalah bagaimana kita memberikan hak politik konstitusi kita secara merdeka untuk memilih siapa yang layak untuk memimpin, entah itu laki-laki atau perempuan,” kuncinya. (*)