Kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar
Rp1.182.581.084,Proyek JL.A.Johan Ammsangan dan Peningkatan jalan beton Andi Siraja yang di kerjakan oleh CV. Budiarta Mandiri dengan anggaran 1.660.390.008 dengan volume yang kurang dan tidak sesuai spesifikasi,Dugaan tindak pidana korupsi Proyek Jalan Beton Urung- Barombong yang di lakukan oleh CV. Luthfie dengan Anggaran Rp6,01 Miliar yang bersumber dari APBD Kab.Pinrang THN 2021, dimana pelaksanaan yang menyalahi ketentuan teknis, dan pengurangan volume pekerjaan .
Serta dugaan korupsi aset daerah yang dikelolah perusahaan daerah PD. Karya Kabupaten Pinrang diantaranya, Persawahan Pemkab. yang terletak di Desa Sikkuala Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang seluas 50 Ha, Gudang milik Dinas Perindag Kabupaten Pinrang yang terletak di depan Puskesmas Salo yang sudah disewakan diduga sebesar Rp. 600.000.000,- yang diduga tidak disetor ke Kasda atau Dinas Perindag, Pabrik ES Balok 2 unit milik Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang dan pabrik biscuit Dinas Perindag Kabupaten Pinrang yang diduga dikorupsi pendapatannya yang dikelolah PD. Karya
baca juga : Jaksa Periksa Iqbal Asnan, Soal Korupsi Honorarium Satpol PP Kota Makassar
Mobil Bus jemaah haji 2 unit , dana bantuan hibah sebesar Rp. 350.000.000,- dan dana subsidi sebesar Rp. 350.000.000,- yang diduga dikorupsi serta diduga dana subsidi tidak sesuai peruntukannya.
“Kami berharap KPK turun langsung untuk melakukan audit investigasi di kabupaten pinrang sesuai pengaduan yang kami sampaikan dan beberapa data yang kami ajukan, saya kira itu sudah memenuhi syarat untuk ditindak lanjuti . jika tidak diproses sesuai mekanisme hukum maka kami akan aksi susulan lagi”, tegas Gonrong sapaan akrab Khaidir
Adapun tuntutan aliansi ialah periksa Bupati Pinrang terkait penggunaan APBD Tahun Anggaran 2019, 2020, 202, kedua periksa mantan Bupati Pinrang Andi Aslan Patonangi terkait pengalihan lahan dari Pasar Rakyat ke Rumah Sakit di Desa Bungi, Kec. Duampanua. (*)