MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) menggelar aksi unjuk rasa di pertigaan Jalan AP Pettarani–Letjen Hertasning, Makassar, Selasa (20/10/2026).
Mereka menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dinilai belum maksimal serta mendesak pemerintah mengambil langkah tegas.
Dalam aksi tersebut, massa membentangkan spanduk bertuliskan “Evaluasi 2 Tahun Prabowo-Gibran: Gagal Total Menangani Karhutla!” Mereka juga menyampaikan empat tuntutan, yakni mendesak pemerintah segera mengatasi karhutla di berbagai wilayah Indonesia, mencabut izin korporasi yang terbukti membakar hutan, mengatasi kelangkaan minyak dan gas (migas) di wilayah terdampak, serta mencopot Menteri Kehutanan dan Menteri ESDM.
Baca Juga : Kematian Tahanan Disorot, Mahasiswa Desak Kapolsek Kajang Dicopot
Aksi sempat menyebabkan kemacetan setelah massa memblokade jalan, membakar ban bekas, dan menggunakan sebuah truk tronton sebagai mimbar orasi. Situasi kemudian memanas ketika puluhan aparat kepolisian tiba di lokasi sekitar pukul 13.50 Wita hingga terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat.
Jenderal Lapangan GAM, Fahrul Fajri, mengatakan karhutla bukan sekadar persoalan kebakaran, melainkan juga berkaitan dengan lemahnya regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran hutan.
“Kami menilai persoalan karhutla tidak bisa dipandang sebagai masalah yang berdiri sendiri. Ada celah regulasi dan lemahnya penegakan hukum yang memungkinkan pembakaran hutan terjadi secara luas,” ujar Fahrul dalam orasinya.
Sementara itu, Panglima Besar GAM, Andi Fajar Wasis, menyoroti pernyataan Kapolri mengenai 98 laporan polisi terkait karhutla yang disebut telah naik ke tahap penyidikan. Ia mendesak aparat membuka perkembangan penanganan perkara tersebut kepada publik.
“Masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai individu maupun korporasi yang diduga terlibat. Kami menunggu ketegasan Kapolri untuk mengungkap siapa orangnya, korporasinya, dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan ini,” tegasnya.
GAM juga mendesak Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi jajaran kabinet, khususnya Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Menurut mereka, evaluasi diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas persoalan yang menjadi sorotan masyarakat.
Baca Juga : GAM Sukses Gelar PK-1 di Gowa, Lahirkan Kader Baru Pasukan Karhutla 94M
Menutup aksinya, Fajar turut menyinggung wacana kunjungan Presiden Prabowo ke Sulawesi Selatan. Ia meminta pemerintah menunjukkan langkah konkret dalam menangani karhutla sebelum kunjungan tersebut berlangsung.
“Kami berharap dan mengingatkan Prabowo agar segera menyelesaikan persoalan kebakaran hutan dan lahan ini sebelum menginjakkan kakinya di tanah Sulawesi Selatan,” tandasnya.
Melalui aksi tersebut, GAM menegaskan akan terus mengawal penanganan karhutla dan mendesak pemerintah serta aparat penegak hukum mengusut pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku. (*)
Komentar