oleh

Hukum Tidak Boleh Bersifat Diskriminatif

.
(Perwali No. 36 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Kota Makassar)

KORANMAKASSAR.COM — Dari berbagai referensi terkait difinisi diskriminasi yang dimana merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu dan/atau kelompok tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu dan/kelompok tersebut.

Kemudian Diskriminasi ini merupakan suatu kejadian yang biasa dijumpai dalam kehidupan Masyarakat, ini disebabkan karena kecenderungan sikap manusia yang lebih suka membeda-bedakan yang lain. Adapun dasar dari tindakan diskriminasi suku, antargolongan, kelamin, ras, agama/kepercayaan, aliran politik, status sosial, kondisi fisik atau karateristik lainnya.

Dalam Hukum ada asas yang menyebutkan persamaan di hadapan hukum. Asas Equality Before The Law ditemukan di hampir semua konstitusi negara. Inilah norma yang melindungi hak asasi warga negara. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Maka setiap aparat penegak hukum terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik.

baca juga : Sebanyak 7.950 Personil Dikerahkan Mengawal Penerapan Perwali 36 di Kota Makassar Hari Senin Depan

Secara universal Equality Before The Law sudah menjadi prinsip hukum dan kenegaraan yang mensyaratkan adanya hukum dan diberlakukan bagi setiap orang. Sedangkan secara tekstual, Equality Before The Law tertulis dalam dokumen hukum yang menegaskan bahwa aturan hukum berlaku bagi semua orang ditempat hukum tersebut berlaku.

Dalam konteka ini hukum, bisa dilihat bahwa hukum tidak membiarkan dirinya hanya untuk menguntungkan sejumlah pihak tanpa alasan yang sah dimuka hukum. Jika ada pengecualian maka hal tersebut mengkhianati konsep hukum.

Perlu diketahui kenapa kemudian penerapan hukum harus sama, karena hukum menimbulkan persoalan penting dan kompleks.

Dalam konstitusi Indonesia dengan tegas memberikan jaminan adanya persamaan kedudukan. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) ”Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Begitupun dalam Pasal 7 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun.

Dengan demikian, setiap orang harus diperlakukan sama di bawah hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, difabel, atau karakteristik lain, tanpa hak istimewa, diskriminasi, atau bias.

Loading...