‘Namun terjadi kelemahan dalam implementasi perda tersebut disebabkan antara lain kurang koordinasi dengan pemerintah kab/kota yang memiliki masyarakat di pesisir dan pulau pulau yang bergantung mata pencaharian di laut. Penegakan perda yang tidak didukung instrument organisasi yang mampu untuk melakukan pengendalian dan pengawasan di sepanjang wilayah pesisir dan pulau pulau’, papar Januar.
Otoritas pemerintah kab/kota yang juga memiliki tanggung jawab atas masyarakat pesisir dan pulau pulau (di atas daratan, -red) terkesan lemah dan terlibat serta kolaboratif untuk hadirkan kebijakan yang sifatnya pemberdayaan masyarakat, keseimbangan antara eksploitasi dan produksi, menghadirkan kebijakan ekonomi terkait lapangan kerja dan lapangan usaha dalam skala kemaritiman.
Meski pemerintah provinsi Sulsel sudah berupaya hadirkan cabang dinas kelautan perikanan di beberapa garis pantai namun tetap saja dengan sumber daya fasilitas dan anggaran yang terbatas sehingga hanya sanggup melaksanakan tugasnya dalam jangkauan yang relatif kecil di tengah lautan yang sangat luas.
baca juga : Kolaborasi Menteri LHK – Menteri Kelautan dan Perikanan untuk Blue Carbon Berkualitas
‘Jadi diharapkan penguatan patroli laut yang bekerjasama dengan lembaga vertikal lainnya seperti polri, TNI AL, kementrian dan badan agar jangkauan pengawasan berikut edukasi serta penyuluhan dapat optimal. Terobosan terobosan alternatif budi daya dan dan ekonomi kreatif di atas pulau serta pesisir hasil kolaborasi dan konsolidasi program antara pemprov, kemkab, dan bahkan pusat’, jelas politisi kelahiran Makassar 5 Januari 1973 ini.
Mengenai tranplantasi terumbu karang dan sebagainya yang telah dianggarkan namun di recofusing, Januar Jaury menanggapi bahwa berbagai program dalam upaya perlibatan masyarakat pulau dan pesisir menjaga lingkungan laut diantaranya kegiatan kegiatan konservasi semisal transplants terumbu karang sudah lama dilakukan dalam rangka sentuhan artificial untuk percepatan recovery alam bawah laut.
‘Namun hal itu masih butuh dukungan keberlanjutan yang substain dalam volume yang lebih luas dan tentu membutuhkan anggaran yang lebih besar serta upaya perlibatan masyarakat secara luas dalam kegiatan tersebut berikut nilai ekonomi hasil dari rehabilitation terumbu karang untuk mengembalikan habitat yang beraneka ragam hayati dan akhirnya kembali membentuk ekosistem yang memiliki nilai ekonomi tinggi’, jelas mantan Ketua POSSI Sulsel ini.
Januar juga masih pesimis dengan pola itu karena menurutnya pola tersebut belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat pulau di beberapa lokasi karena dianggap membatasi ruang gerak mereka dalam mengeksploitasi sumber daya alam laut sehingga terjadi potensi gesekan sosial.
‘Kualitas air laut juga perlu dijaga untuk mendukung program rehabilitasi tersebut, para kepala daerah yang memiliki masyarakat di pulau pulau mohon untuk menghadirkan program dan kegiatan bagi mereka yang mengurangi ketergantungan dengan alam bawah laut karena daya dukung alam saat ini sangat rapuh’, pungkasnya. (*)