MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM — Kepolsian Daerah Sulawesi Selatan mengerahkan sekitar 15 ribu personil dalam mengamankan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024
Dalam pelaksanaan operasi, Polda Sulsel mempersiapkan kurang lebih 15 ribu personil untuk melaksanakan pengamanan pada seluruh tahapan Pilkada
“Sebanyak 15 ribu personil yang dimaksud tidak langsung dikerahkan dalam melakukan pengamanan, tetapi berdasarkan tahapan yang ada” ungkap Irjen Pol Andi Rian Djajadi saat di temui sejumlah wartawan, Selasa (30-7-2024).
Berdasarkan tahap pendaftaran pasangan yang di laksanakan di akhir Agustus dan saat ini dalam proses penjaringan. Jadi jumlah personil yang dilibatkan berdasarkan tahapan kampanye, pemilihan, sampai rekapitulasi suara, dan pelantikan calon terpilih
“Tanggal 1 (Agustus) kita sudah memulai operasi mantap praja Pallawa 2024. Artinya secara resmi kita sudah memulai pengamanan tahapan-tahapan proses Pilkada,” Kata Irjen Pol Andi Rian Djajadi
Persiapan untuk operasi Mantap Praja Pallawa (operasi pengamanan Pilkada) sudah dilakukan melalui berbagai rapat kerja teknis, termasuk rapat koordinasi teknis bidang kesehatan yang melibatkan instansi seperti TNI dan Pemerintah Daerah
Kapolda Sulsel Irjen Pol Andi Rian Djajadi, mengajak masyarakat Sulsel untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) agar tetap aman dan nyaman, sehingga seluruh aktivitas Pilkada dapat berjalan lancar
“Saya mengajak kepada masyarakat Sulsel, mari kita sama-sama menjaga situasi Kamtibmas agar tetap aman dan nyaman sehingga seluruh aktivitas bisa berjalan sebagaimana mestinya,” imbuhnya
Sulawesi Selatan sebelumnya telah berhasil menjaga situasi aman dan lancar selama pemilihan Pilpres dan Pileg
“Kita sudah punya (pengalaman) sebelumnya, pada Pilpres dan Pileg, Sulsel alhamdulilah bisa berjalan dengan aman dan situasinya juga lancar. Sulsel masuk dalam salah satu daerah yang aman dalam pesta demokrasi ini,” kata Andi Rian Djajadi.
baca juga : Operasi Pekat Lipu 2024, Polda Sulsel Amankan Sebanyak 847 Tersangka
Andi Rian menegaskan, Polri dalam hal ini menjadi bagian dari pemerintah, harus menjaga netralitas.
“Saya sebagai Kapolda, memastikan seluruh jajaran se-Sulsel bekerja dan tetap menjaga netralitas,” tegasnya.
Ia menekankan, netralitas Polri telah digariskan pada Undang-undang (UU). TNI-POLRI diatur dalam UU No. 34 tahun 2004 pasal 39 dan UU No. 28 tahun 2008 ayat 1 dan 2 yang menyatakan tidak boleh berpolitik praktis.
“Apabila ditemukan (melanggar), jelas sanksinya ada. Dari disiplin, etika, sampai pidana,” tutupnya. (Firman Dhanie)