Adapun beberapa program dilakukan FKUB kolaborasi Pemkot dan unsur terkait meliputi, dialog rutin tokoh lintas agama, perempuan, dan pemuda. Kemudian sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan daerah terkait kerukunan umat beragama.
Selain itu, mediasi aktif dalam penyelesaian konflik antara masyarakat dan panitia pendirian rumah ibadah. Serta pelaksanaan Ngopi Kerukunan, forum dialog seputar interfaith.
Selanjutnya, inisiasi lahirnya regulasi daerah tentang penyelenggaraan kerukunan dan toleransi. Juga pada konteks pembuatan aplikasi Makassar Sikatutui, platform digital pengajuan rekomendasi pendirian rumah ibadah.
Poin lain adalah, kerja sama untuk layanan rohani pasien. Dan penerbitan Buku Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Kota Makassar Edisi 2025. Serta penerbitan SOP mekanisme Pendirian Rumah Ibadah.
Terlahir soal program peningkatan kapasitas melalui studi tiru dalam dan luar negeri. Dan pembentukan agen moderasi beragama di 153 kelurahan se-Kota Makassar.
Dia menegaskan, program-program tersebut dirancang untuk memperkuat kualitas kerukunan masyarakat melalui konsep pendekatan Triasi, yaitu literasi, interaksi, dan rekreasi.
“Pendekatan ini menjadi strategi penting dalam membangun ruang dialog, memperluas pemahaman, serta menghadirkan aktivitas sosial yang mempererat hubungan antarumat beragama,” tukasnya.
Diketahui, Kementerian Agama menganugerahkan Harmony Award 2025 kepada Pemerintah Daerah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang dinilai memiliki kinerja terbaik dalam menjaga kerukunan di tengah masyarakat.
Penghargaan ini menjadi salah satu penanda penting bahwa di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia justru mencatat indeks harmoni tertinggi dalam sejarah, sebagaimana ditegaskan Menteri Agama RI, Prof. Dr. Nasaruddin Umar dalam sambutannya.
Nasaruddin Umar menegaskan bahwa capaian harmoni nasional ini bukan hanya prestasi, tetapi amanah besar yang harus dirawat bersama sebagai bangsa.
“Data menunjukkan bahwa kita berada pada tahun indeks harmoni tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Kita harus bersyukur, sekaligus bertanggung jawab untuk memelihara harmoni ini,” jelasnya.
“Tidak mungkin terwujud kerukunan tanpa harmoni, dan harmoni tidak mungkin terwujud tanpa kesediaan kita untuk menerima perbedaan,” tambah Menag di Jakarta.
Ia menjelaskan bahwa toleransi bukanlah upaya menyeragamkan yang berbeda, atau memisahkan yang sama, melainkan kemampuan menjaga kemesraan dan persahabatan di tengah keberagaman.
Menag juga menekankan pentingnya proses pengindonesiaan ajaran agama, budaya lokal, serta pelokalan nilai keindonesiaan agar identitas keagamaan dan kebangsaan bisa berjalan beriringan.
“Jika filosofi ini kita pegang teguh, maka selamat tinggal konflik dan welcome harmoni,” ujarnya.
Baca Juga ; Wali Kota Makassar Buka Jalan Transformasi Bareng Jepang, Perkuat Infrastruktur Barrang Lompo
Sedangkan, Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin menyampaikan bahwa Harmony Award merupakan salah satu kebijakan penting untuk memperkuat ekosistem kerukunan di seluruh Indonesia, sejalan dengan semangat pemerintahan Presiden Prabowo yang menempatkan stabilitas sosial sebagai fondasi pembangunan nasional.
Lanjut dia, Harmony Award 2025 bukan sekadar simbol, tetapi pengakuan atas kerja nyata Pemerintah daerah dan FKUB dalam merawat kerukunan.
“Penghargaan ini sekaligus menjadi dorongan agar mereka terus berinovasi dan memperluas dampak kerukunan hingga ke tingkat paling bawah,” tukasnya. (*)