WAJO, KORANMAKASSAR.COM — Polemik pemindahan Pasar Lama Tosora ke Pasar Baru Ladua kembali mencuat dalam kegiatan reses Anggota DPRD Kabupaten Wajo, Amran, di Desa Tellulimpoe, Kecamatan Majauleng, Senin (26/1/2026).
Forum dialog tersebut dimanfaatkan warga untuk menyampaikan keluhan terkait dampak sosial dan ekonomi sejak relokasi pasar diberlakukan.
Reses yang dihadiri masyarakat dari Desa Tellulimpoe, Tosora, dan Tua itu berlangsung dinamis. Warga secara bergantian mengungkapkan keresahan mereka karena aktivitas jual beli di pasar baru dinilai sepi dan jauh dari pusat keramaian.
Menurut warga, lokasi Pasar Ladua terlalu jauh dari permukiman serta didukung akses jalan yang rusak parah. Kondisi tersebut membuat pembeli enggan datang, sehingga pendapatan pedagang menurun drastis.
Baca Juga : Serap Aspirasi Warga Tempe, H. Risman Lukman Prioritaskan Perbaikan Jalan, Drainase hingga Penataan Bansos
Bahkan, sebagian pedagang harus menanggung biaya tambahan seperti transportasi dan sewa bentor.
“Kasihan kami, Pak. Jualan di pasar baru sepi karena jalannya rusak dan jaraknya jauh. Orang lebih memilih ke Pasar Palattae. Kami cuma mau cari makan untuk keluarga,” keluh seorang warga.
Sebagai alternatif, sebagian masyarakat sempat membuka pasar sore di sekitar lokasi Pasar Lama Tosora yang dianggap lebih strategis dan mudah dijangkau. Namun, aktivitas tersebut dihentikan karena dinilai tidak memiliki izin resmi.
Menanggapi hal itu, Amran mengaku telah lama menerima aspirasi serupa. Ia menilai proses relokasi pasar perlu dievaluasi karena diduga tidak melalui perencanaan matang dan kajian kebutuhan masyarakat.
“Saya sudah mendengar keluhan ini sejak tahun lalu. Pemindahan pasar seharusnya mempertimbangkan kondisi sosial dan geografis warga. Jangan sampai pembangunan hanya berorientasi proyek, sementara masyarakat justru dirugikan,” tegasnya.
Amran juga menyoroti pentingnya perbaikan infrastruktur, khususnya akses jalan menuju Pasar Ladua, agar roda perekonomian kembali bergerak. Meski belum masuk dalam APBD Pokok 2026, ia berkomitmen mengawal usulan peningkatan ruas jalan Paria–Tosora atau jalur menuju pasar tersebut.
“Kami di DPRD akan mendorong perbaikan jalan dan berharap dukungan penuh pemerintah daerah, karena ini menyangkut langsung kehidupan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, tokoh pemuda setempat, Bakri, berharap pemerintah dapat menghadirkan solusi yang berpihak kepada pedagang kecil, termasuk kemungkinan mengaktifkan kembali pasar sore melalui skema resmi atau pasar desa.
Hingga kini, Pasar Ladua telah beroperasi, namun masih menuai berbagai keluhan, mulai dari jarak tempuh, kerusakan jalan, hingga meningkatnya biaya transportasi.
Melalui reses ini, masyarakat berharap DPRD dan pemerintah daerah segera mengevaluasi kebijakan relokasi pasar dan menghadirkan solusi yang adil serta berkelanjutan bagi ekonomi rakyat. (Humas DPRD Wajo)