JAKARTA, KORANMAKASSAR.COM —.Langkah Presiden Prabowo Subianto yang memangkas seluruh anggaran Kementerian dan keuangan untuk sejumlah proyek strategis nasional (PSN), sepertinya tak berpengaruh banyak bagi PT PLN (Persero).
Sebagai salah satu BUMN terbesar, PLN dibawah kendali Darmawan Prasodjo, terkesan terus melakukan pemborosan sistemik lewat berbagai kebijakan dan manuver sang Dirut.
Ketua Umum PP Ikatan Wartawan Online (IWO) Teuku Yudhistira yang terus menyoroti PLN dalam beberapa bulan terakhir membeberkan, indikasi itu tercermin dari sejumlah kasus yang tengah disorotinya dan telah diekspose sejumlah media secara masif akhir-akhir ini.
“Masyarakat tentu bisa menelaah. Keyword nya jelas dari apa yang sudah saya sampaikan di sejumlah pemberitaan sebelumnya terkait PLN yang sedang tidak baik-baik saja saat ini,” ujar Yudhistira kepada wartawan di Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Menurut Yudhis, beberapa faktor pemborosan yang terdeteksi terjadi di PLN diantaranya adalah rekrutmen pegawai profesional hire (pro hire).
“Mungkin masih bisa diterima kalau yang direkrut memang profesional, berinterintegritas dan berkualitas. Tapi berdasarkan informasi yang kami terima, justru rata-rata yang direkrut bukan berpatokan dari hal itu, melakukan karena faktor nepotisme dan cenderung yang direkrut orang-orang yang tidak mampu bekerja,” terangnya.
Jika hal itu memang terbukti, kata Koordinator Nasional Relawan Listrik untuk Negeri (Re-LUN) ini, jelas hal itu bagian dari pemborosan yang perlu menjadi perhatian Presiden Prabowo dan Menteri BUMN.
baca juga : Ketum IWO: Usut Dugaan Penyelewengan Uang Negara Dibalik Seluruh Penghargaan Dirut PLN
“Dengan latar belakang yang sangat jauh dari kata profesional, apakah mereka pantas menduduki jabatan bergengsi seperti VP, EVP sampai Direksi di perusahaan sub holding PLN dan memperoleh gaji sampai puluhan juta rupiah. Worth it gak negara mengeluarkan uang banyak setiap bulannya untuk mereka yang kerjanya tidak jelas, sementara pegawai yang merintis karir dari bawah belum tentu mendapatkan jabatan itu sampai pensiun,” sebut Yudhis.
Lebih parahnya lagi, sambung dia, untuk menyiasati indikasi nepotisme tersebut dan menjadikan pegawai pro hire itu tetap bertahan di PLN, kabarnya sebagian besar dari mereka sudah dijadikan pegawai tetap alias organik di perusahaan sub holding PLN Icon Plus dan PLN Energi Primer Indonesia (EPI).