“Jadi banyak sekali masalahnya kalau dibuat at grade. Saya membayangkan bagaimana susahnya nanti kalau dia bikin model begini. Intinya tidak pernah menolak kereta api. Saya menolak kalau (at grade). Kau tahu itu di Barru berapa sawah yang hancur gara-gara kereta api. Kau mau begitu Makassar, air terhambat,” beber Danny.
Menurutnya, kondisi Makassar dengan permukiman warga yang padat, berbeda dengan daerah lain. Makassar rawan banjir. Perlu dipikirkan tempat keluar air.
“Saya anggap kereta api kalau at grade salah desain. Saya tidak mau dirusak tata ruang. Dari dulu elevated. Dia yang ubah jadi at grade dan melanggar tata ruang. Pelanggaran tata ruang,” tambahnya.
Dia juga menyoroti Balai Kereta Api yang menggunakan fasum fasos Pemkot Makassar untuk pembangunan rel kereta api.
“Tidak ada koordinasi. Jalan kita, fasum fasos diambil langsung. Bajiki (perbaiki), saya keberatan. Saya nda mau. Kenapa tong bikin stasiun di Lantebung yang jalannya kecil begitu. Akses ke sana juga sulit. Salah semua desainnya. Keliru,” ketus Danny.
Danny pun bersikukuh tetap menolak rancangan jalur kereta api at grade kendati Balai Kereta Api sudah akan menerbitkan SK Penetapan Lokasi (Penlok) Juli ini.
“Cobami, biarmi. Tapi tetap saya tolak. Kalau begini, kulawanki. Tidak sesuai tata ruang Makassar, tidak menghargai Makassar. Pemilik wilayah masak kau tidak perhatikan. Harga diri orang Makassar kau hina kalau begini,” tegas Danny.
Di tempat yang sama, Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo juga mengaku sepakat dengan Pemerintah Kota Makassar perihal pembangunan rel kereta api yang dinilai telah keliru. Rudianto pun menyebut jika dirinya akan bersinergi bersama Pemkot Makassar untuk menolak jika desain pembangunan rel kereta api itu dapat membuat dampak negatif bagi warga Makassar.
baca juga : Tepis Penolakan Proyek Pembangunan Kereta Api, Ini Alasan Pemkot Makassar
“Tentu apa yang disampaikan pak Wali tadi, kami sepakat karena ini mesti kita pikir kondisi warga kita untuk kedepannya. Jangan mau enak di awal saja sehingga warga nanti akan tersiksa akibat adanya proyek pembangunan ini. Tentu jika desain elevated ini memang cocok diterapkan di Makassar. Karena kita di Makassar ini pemukiman yang padat penduduk. Sulit kalau mau di darat belum lagi pembebasan lahan yang tentu mengganggu warga sekitar,” terang Rudi
Rudianto pun mengaku pihaknya di Komisi C akan kembali menggelar rapat dengar pendapat dengan memanggil para dinas terkait dan pihak balai kereta api untuk membahas hal tersebut secara terperinci agar tidak menjadi kisruh.
“Jadi kami bersama teman teman di komisi C akan segera menggelar rapat dengar pendapat lagi agar masalah ini bisa kita selesaikan bersama. Karena kami juga tidak mau ini berlarut dan kami juga tidak mau memutuskan sepihak dan mengambaikan suara rakyat. Karena kami disni mewakili suara rakyat,” tegas Rudianto Lallo. (*)