MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa tahun 2026 akan menjadi tahun pembuktian kinerja bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Seluruh program dan kegiatan Pemkot Makassar wajib selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta menghadirkan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Munafri di hadapan jajaran perangkat daerah sebagai bagian dari evaluasi dan penguatan arah kerja pemerintahan, Kamis (18/12/2025).
“Tahun 2026 adalah tahun pembuktian. Tidak ada lagi program simbolik dan seremonial. Semua harus berdampak dan menjawab kebutuhan riil masyarakat,” tegas Munafri.
Ia menekankan bahwa keselarasan program dengan RPJMD merupakan prinsip dasar yang tidak bisa ditawar. Menurutnya, kegiatan pemerintah tidak boleh berhenti pada acara formal, laporan administrasi, atau rutinitas anggaran tanpa hasil konkret.
“Bukan cuma bikin acara, lalu pejabat datang, pukul gong, foto-foto, selesai. Itu bukan ukuran keberhasilan. Pertanyaannya selalu: what next? Apa dampaknya bagi masyarakat?” ujarnya.
Munafri juga menegaskan pentingnya OPD turun langsung ke lapangan. Keberhasilan program, kata dia, tidak diukur dari laporan tertulis, tetapi dari pengakuan dan pengalaman masyarakat.
“Tanya langsung ke warga. Program sosial jalan atau tidak? Stunting turun atau tidak? Layanan publik membaik atau tidak? Jawabannya harus datang dari masyarakat,” tegas Appi, sapaan akrabnya.
Ia mengingatkan jajaran Pemkot agar tidak menempatkan diri lebih tinggi dari masyarakat. Menurutnya, pemerintah harus sejajar dengan warga agar bisa memahami persoalan riil di lapangan, termasuk keluhan terkait pertanahan yang kerap muncul.
baca juga : FKTPQ Audiensi dengan Wali Kota Munafri, Dorong Percepatan Perwali Literasi Al-Qur’an di Makassar
“Kalau masyarakat mengeluh soal tanah, jangan marah. Benahi pelan-pelan, satu per satu, dengan solusi,” katanya.
Dalam arahannya, Munafri juga menyampaikan pesan keras soal disiplin kinerja. Ia menegaskan tidak ada ruang bagi aparatur yang tidak siap bekerja, tidak mau berkolaborasi, atau tidak mengikuti ritme kepemimpinan.
“Kalau tidak mau bekerja, tidak mau ikut ritme, silakan menghadap saya dan Ibu Aliyah. Mundur, dan itu akan saya setujui dengan baik,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kejujuran dalam birokrasi. Munafri secara terbuka menyatakan tidak membutuhkan laporan asal bapak senang (ABS).