2026 Tahun Pembuktian, Wali Kota Makassar Tegaskan OPD Wajib Hadir Nyata dan Berdampak bagi Masyarakat

“Saya tidak butuh laporan ABS. Saya butuh kejujuran. Sampaikan kebenaran apa adanya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Munafri menegaskan bahwa muara seluruh proses pemerintahan adalah pelayanan publik. Masyarakat, kata dia, tidak menilai pemerintah dari dokumen perencanaan, tetapi dari kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan layanan yang diterima.

“Kalau bisa gampang, kenapa harus susah? Kalau selesai besok, pastikan jamnya. Kalau hari ini bisa selesai, pastikan waktunya,” katanya.

Ia juga mengkritisi pelayanan yang berbelit, tidak pasti, dan tidak transparan, termasuk praktik biaya layanan yang mencederai kepercayaan publik. Untuk itu, Munafri mendorong pelatihan khusus bagi petugas layanan agar mampu memberikan pelayanan yang humanis dan berempati.

Baca Juga : Wali Kota Munafri Tegaskan Pembangunan Pemuda Harus Berdampak Nyata, IPP Makassar Terus Meningkat

Masuk ke internal birokrasi, Munafri menegaskan bahwa ASN dan kepala OPD harus menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar penjelas masalah. Ia menyoroti masih kuatnya ego sektoral dan lemahnya kolaborasi lintas OPD.

“Saya tidak butuh OPD yang pintar menjelaskan masalah. Saya butuh OPD yang datang membawa solusi,” tegasnya.

Munafri juga menekankan bahwa kepala OPD adalah pemimpin perubahan, bukan sekadar administrator anggaran. Mereka dituntut memiliki inisiatif, perspektif lintas sektor, dan keberanian mengambil keputusan yang bertanggung jawab.

“Kalau hanya mau jadi penanggung jawab administrasi, tinggalkan jabatan itu. Kami butuh pemimpin yang punya perencanaan dan menghasilkan dampak nyata,” ujarnya.

Sebagai penutup, Wali Kota Makassar menegaskan bahwa mulai akhir 2025, budaya kerja birokrasi Pemkot Makassar harus berubah secara mendasar. Tahun 2026 harus menjadi momentum penguatan pelayanan publik, kolaborasi lintas OPD, dan peningkatan kepercayaan masyarakat.

“Makassar tidak dibangun oleh satu orang, tapi oleh kerja bersama yang konsisten dan bertanggung jawab. Mari jadikan 2026 sebagai tahun pelayanan publik makin mudah dan birokrasi makin berdampak,” pungkasnya. (*)