JAKARTA, KORANMAKASSAR.COM – Pernyataan Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, terkait penyebab pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa menuai kritik dari Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Re-LUN), Teuku Yudhistira.
Dalam video yang dirilis PLN pada Sabtu (20/6/2026), Darmawan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas terjadinya pemadaman listrik bergilir.
Ia menjelaskan bahwa PLN telah berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk memperoleh pasokan batubara berkategori medium rank coal guna mendukung operasional sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Selain itu, Darmawan mengungkapkan adanya gangguan teknis pada dua pembangkit besar milik Independent Power Producer (IPP) yang turut memengaruhi sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
Baca Juga : Makan Mewah Sudah Disiapkan, Tapi Seremonial Direksi Baru PLN Mendadak Batal
Menurutnya, PLN bersama mitra terkait tengah melakukan percepatan perbaikan agar pasokan listrik dapat kembali normal.
Namun, penjelasan tersebut mendapat tanggapan keras dari Teuku Yudhistira. Ia menilai pernyataan mengenai kebutuhan medium rank coal tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi teknis sejumlah PLTU yang disebutkan oleh PLN.
Menurut Yudhistira, sebagian besar pembangkit yang beroperasi dalam proyek 10.000 MW sejak awal dirancang menggunakan batubara berkalori rendah atau low rank coal.
Karena itu, ia mempertanyakan narasi yang menyebut keterbatasan medium rank coal sebagai faktor utama gangguan pasokan listrik.
Yudhistira juga menyoroti keputusan pemerintah yang kembali menunjuk Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama PLN melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar pekan lalu.
Menurutnya, penunjukan tersebut memunculkan pertanyaan publik karena dilakukan di tengah keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik yang terjadi di berbagai daerah.
Ia berpendapat bahwa persoalan kelistrikan nasional tidak hanya berkaitan dengan pasokan batubara, tetapi juga menyangkut tata kelola sistem, kecukupan cadangan daya (reserve margin), serta pengelolaan pembangkit secara keseluruhan.
Re-LUN juga mengaku menerima laporan mengenai meluasnya pemadaman listrik ke sejumlah wilayah di luar Pulau Jawa, termasuk Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.
Baca Juga : Re-LUN Soroti Proyek AMI PLN, Dinilai Boros dan Tekan Keandalan Sistem
Karena itu, organisasi tersebut mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen PLN dan langkah-langkah penanganan krisis kelistrikan yang sedang berlangsung.
Selain meminta evaluasi terhadap jajaran direksi PLN, Yudhistira juga mendorong aparat penegak hukum untuk menelusuri berbagai aspek yang diduga menjadi penyebab terjadinya gangguan sistem kelistrikan secara berulang.
Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah cepat dan terukur guna memulihkan kepercayaan publik serta memastikan pelayanan listrik kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. (*)
Komentar