MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM – Pemerintah Kota Makassar menambah alokasi anggaran perlindungan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi masyarakat melalui APBD Perubahan 2026 yang telah disahkan sebesar Rp5,26 triliun.
Kepala BPKAD Kota Makassar, Muh. Dakhlan, mengatakan nilai APBD Perubahan meningkat dari sekitar Rp5,1 triliun pada APBD pokok menjadi Rp5,26 triliun.
Kenaikan tersebut antara lain untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar, termasuk penambahan anggaran BPJS Kesehatan sekitar Rp30 miliar dan BPJS Ketenagakerjaan sekitar Rp2 miliar.
Penambahan anggaran BPJS Ketenagakerjaan dilakukan seiring bertambahnya jumlah pekerja rentan yang mendapat perlindungan. Program Jaminan Hari Tua (JHT) bagi pekerja rentan ini juga menjadikan Makassar sebagai daerah percontohan nasional.
baca juga : APBD Perubahan Disahkan Rp5,26 Triliun, Wali Kota Makassar Targetkan Serapan di Atas 95 Persen
Di sisi pendapatan, Pemkot Makassar melakukan rasionalisasi target sekitar Rp120 miliar agar sesuai dengan proyeksi penerimaan hingga akhir tahun.
Penyesuaian tersebut ditopang pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Dalam struktur APBD Perubahan 2026, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp4,566 triliun, sedangkan belanja mencapai Rp5,266 triliun.
Baca Juga : Wali Kota Makassar Dorong Masjid Jadi Pusat Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat
Selisih atau defisit sebesar Rp699,852 miliar ditutup melalui pembiayaan netto dari penerimaan pembiayaan daerah.
Dakhlan menjelaskan, sejumlah program strategis Pemkot Makassar bersifat multiyears sehingga pelaksanaannya disesuaikan dengan progres pekerjaan. Anggaran yang tidak terserap akan diperhitungkan kembali pada akhir tahun.
Ia memperkirakan terdapat potensi penghematan anggaran sekitar Rp50 miliar dari sejumlah program yang tidak sepenuhnya dilaksanakan pada tahun berjalan.
APBD Perubahan ini menjadi dasar bagi Pemkot Makassar untuk melanjutkan program pembangunan dan pelayanan publik hingga akhir 2026 dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah. (KoMa)