MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM – Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (PW IWO) Sulawesi Selatan mengecam pernyataan Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, yang menyebut kalimat “halal darahnya” saat menyinggung media dan jurnalis yang kerap mengkritik pemerintah kota.
Pernyataan yang terekam dan viral di media sosial tersebut dinilai tidak pantas disampaikan seorang kepala daerah karena berpotensi merendahkan profesi wartawan serta mencederai kebebasan pers.
Ketua PW IWO Sulsel, Zulkifli Thahir, menegaskan bahwa kepala daerah semestinya terbuka terhadap kritik sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial pers dalam kehidupan demokrasi.
“Kami mengecam keras pernyataan tersebut. Ucapan itu sangat kontroversial dan tidak menghargai profesi jurnalis,” tegas Zulkifli dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).
Ia juga menyoroti anggapan bahwa kerja sama publikasi atau kontrak dengan pemerintah dapat membatasi ruang gerak dan independensi wartawan.
Baca Juga : IWO Pinrang Desak Klarifikasi, 23 dari 44 Dapur MBG Dikabarkan Berhenti Beroperasi
Menurut Zulkifli, kerja sama media dengan pemerintah tidak boleh menjadi alasan untuk menghilangkan sikap kritis pers. Wartawan tetap memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi secara independen dan berpihak pada kepentingan publik.
“Menganggap kontrak dengan pemerintah dapat membungkam awak media dalam menjalankan fungsi kontrol sosial adalah kekeliruan besar. Pers bekerja untuk kepentingan publik, bukan untuk tunduk pada kekuasaan,” ujarnya.
Sebelumnya, rekaman suara Tasming Hamid menjadi perhatian publik setelah beredar luas di media sosial. Pernyataan tersebut diketahui disampaikan saat memimpin rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Triwulan III bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Auditorium BJ Habibie, Rumah Jabatan Wali Kota Parepare, Jumat (6/11/2026).
Beredarnya rekaman itu memicu reaksi dari sejumlah elemen masyarakat dan kalangan jurnalis. Bahkan, sejumlah wartawan di Kota Parepare menggelar aksi demonstrasi sebagai bentuk protes.
Baca Juga : Bupati Wajo Buka Mubesda I IWO se-Sulsel, 10 Kabupaten/Kota Ikut Konsolidasi
Dalam aksi tersebut, para jurnalis mendesak Tasming Hamid memberikan klarifikasi secara terbuka kepada publik mengenai maksud dan konteks pernyataan “halal darahnya” tersebut.
PW IWO Sulsel menilai kebebasan pers harus dihormati oleh seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah.
Kritik dan pemberitaan media seharusnya dijawab melalui klarifikasi, data, dan komunikasi yang terbuka, bukan dengan pernyataan yang berpotensi menimbulkan intimidasi terhadap insan pers. (*)
Komentar