Seperti pemberitaan sebelumnya, selama Darmawan Prasodjo menjabat sebagai Direktur Utama, salah satu proyek yang dimonopoli PT SAK adalah pembuatan video untuk kebutuhan PLN. Lantas bagaimana sepak terjangnya selama lebih kurang 5 tahun beraktivitas di PLN.
Sumber yang layak dipercaya di lingkungan Kantor PLN Pusat, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan menyebutkan, sejak PT SAK mengerjakan proyek berita dan video, semua vendor, termasuk yang sudah lama bekerjasama dengan PLN, langsung disingkirkan sekalipun tarif satu paket video yang dipatok perusahaan itu jauh dari harga normal.
“Semua atas arahan Dirut, Sekper dan didukung penuh oleh EVP Komunikasi & TJSL PLN Gregorius Adi Trianto. Sekalipun hasil video produksi dari vendor lain kualitasnya lebih baik, tapi Dirut maunya PT SAK yang memproduksinya,” ungkap sejumlah sumber di PLN Pusat yang minta identitasnya dirahasiakan.
Yang mencurigakan lagi, lanjut sumber, harga selangit yang ditawarkan PT SAK tidak pernah dipermasalahkan PLN. Artinya, setiap tarif pekerjaan video yang diajukan PT SAK, langsung di-ACC tanpa penawaran atau negosiasi.
“Misalnya vendor lain mengajukan tawaran Rp60 juta pervideo, tapi tidak dipakai juga, sedangkan PT SAK meski harganya antara 90 hingga 100 juta pervideo, tapi pekerjaan diberikan kepada perusahaan ini, anehkan. Dan tarif itu belum include dengan biaya dubbing (mengisi suara video) ya. Itu harganya biasanya dipatok vendor itu sama sampai Rp90 juta,” sebut mereka.
Pokoknya, kata sumber, Dirut telah menetapkan, setiap video yang dibuat oleh PLN, harus hasil produksi dari PT SAK.
“Yang lebih mencurigakan, padahal PT SAK ini sudah punya kontrak payung yang nilainya di atas Rp700 juta perbulan untuk kebutuhan komunikasi seperti rilis berita dan video. Tapi ternyata kontrak itu diluar pembuatan video dan dubbing. Bahkan dalam sebulan diluar kontrak payung, PT SAK ini bisa diberi proyek antara 8 hingga 10 video setiap bulannya. Semua proyek itu didapat PT SAK tanpa tender. Bayangkan berapa miliar yang harus dikucurkan PLN hanya untuk PT SAK tiap bulannya. Jelas sangat tidak wajar,” terang sumber.
Benarkan Dirut PLN Dukung Ganjar Lewat PT SAK?
Seperti diketahui, dalam beberapa terakhir, PLN menuai sorotan negatif masyarakat dan netizen, menyusui viralnya sejumlah video di TikTok terkait dugaan penyelewengan dana CSR yang diisukan untuk mendukung pencapresan Ganjar.
Salah satunya terlihat dari postingan akun ‘nalarpolitik’. Meski pemilik akun sudah memostingnya pada 22 November 2024, namun kabar ini baru merebak dalam beberapa hari terakhir.
Dari amatan di postingan tersebut pada Jumat, 3 Januari 2025, terlihat jelas ada 3 flyer yang dibagikan pemilik aku dengan menggambarkan bermacam ilustrasi, termasuk pejabat berkepala tikus dan wajah Dirut PLN Darmawan Prasodjo.
Pada flyer slide pertama tertulis kalimat ‘Waduh Dirut PLN Pakai Dana CSR Buat Dukung Capres Ganjar??’. Menjelang akhir masa jabatan, Darmawan Prasodjo alias Darmo dikabarkan mati-matian pertahankan kursinya. Tapi kok malah isu nggak enak soal dana CSR?’
Kemudian di flyer slide kedua tertulis kalimat ‘CSR PLN Buat Kampanye Capres?. Kabarnya dana CSR buat program tanam mangrove di Rembang, malah dipakai buat pemenangan Capres 03. Ditambah lagi proyek video kampanye yang dibanderol harga fantastis Rp90 juta per menit! Monopoli vendor PT SAK, katanya’.
Di flyer slide terakhir, dengan ilustrasi wajah wajah tikus berdasi dan Dirut PLN Darmawan Prasodjo tertulis kalimat ‘Dukung Capres Pakai Duit Pribadi Dong. Dukung capres sih boleh-boleh aja, tapi pakai duit pribadi, bukan duit negara, bro! BUMN itu bukan celengan pribadi buat urusan politik.
Tertulis pula caption berjudul ‘PDI-P Pake Dana CSR untuk Pilpres kemarin. Dirut PLN Darmo salah satu penyokong dana kampanye ganjar ternyata pake dana CSR PLN untuk kampanye ganjar!. #pln #pilpres #kampanye #korupsi. Ribuan akun pun diketahui terlihat memberi like atas postingan itu. Begitu juga dengan komentar netizen, terlihat begitu banyak. (*)