TAKALAR, KORANMAKASSAR.COM — Janji-janji manis yang pernah diucapkan oleh mantan Bupati Takalar, Syamsari Kitta, ternyata belum terealisasi, dan hal ini menimbulkan kekecewaan mendalam di kalangan masyarakat.
Beberapa janji yang pernah disampaikan oleh Syamsari Kitta, seperti pemberian satu ekor sapi untuk setiap kepala keluarga (KK), bantuan modal UMKM sebesar 5 juta rupiah per usaha, serta pengadaan mobil layanan Dukcapil, hingga kini belum kunjung terealisasi.
Lebih mengecewakan lagi, janji untuk memberangkatkan umrah bagi para imam dengan target 400 orang juga jauh dari harapan, hanya sekitar 38 orang yang berhasil diberangkatkan.
Masyarakat pun mulai merasa kecewa, karena janji-janji tersebut seolah hanya menjadi retorika tanpa ada tindak lanjut yang jelas.
Baca Juga : Dozer Takalar Gas Full Menangkan DM-HHY Di Pilkada Takalar 2024
“Mana itu semua Syamsari janjimu?,” kata Dg Ngewa, warga Galesong Utara, sabtu (9/11/24).
Ia mengungkapkan kekecewaannya yang kini dirasakan hampir semua warga Kabupaten Takalar.
“Apa lagi yang bisa diharapkan dari Syamsari Kitta? Janji-janji tersebut sudah terbukti hanya omong kosong belaka. Masyarakat semakin kehilangan kepercayaan,” ujar Dg Ngewa dengan nada kecewa.
Keadaan ini mencerminkan kurangnya tanggung jawab dari pihak yang seharusnya mengemban amanah untuk membangun kesejahteraan masyarakat Takalar.
Warga pun berharap agar pihak berwenang dapat segera mengusut dan menindaklanjuti masalah ini agar masyarakat tidak semakin terlantar.
Mantan Kepala Desa Parapunganta, Dahlan Daeng Sira, juga mengungkapkan ketidakpuasannya ke Syamsari.
Baca Juga ; Ini Alasan Komunitas Ojek Marbo Tegak Lurus Menangkan DM-HHY di Pilkada Takalar
Dahlan Daeng Sira menilai bahw kepemimpinan SK tidak memenuhi harapan masyarakat. “Selama menjabat, Syamsari Kitta lupakan orang-orang yang telah memperjuangkannya. Bahkan, rumah jabatan Bupati Takalar sepi dan tidak pernah menerima tamu,” ujarnya.
Selain itu, dia mengungkapkan bahwa banyak janji politik SK yang tidak terealisasi, seperti bantuan sapi untuk setiap Kepala Keluarga (KK).
“Kami butuh perubahan signifikan untuk Kabupaten Takalar,” tegas Dahlan. (*)