MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM — Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pertanahan menggelar Roadshow Klinik Konflik Pertanahan di sembilan kecamatan sebagai upaya mendekatkan layanan konsultasi sekaligus mencegah sengketa tanah berlarut hingga ke pengadilan.
Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian HUT ke-419 Kota Makassar ini menyasar sekitar 300 warga, dengan melibatkan perwakilan kecamatan, ketua RT/RW, dan tokoh masyarakat.
Kepala Bidang Pengadaan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan Makassar, Muhammad Izhar Kurniawan, mengatakan roadshow tersebut menjadi ruang edukasi, konsultasi, dan komunikasi bagi warga terkait kepemilikan, pengadaan, serta persoalan pertanahan.
Menurutnya, keterlibatan RT/RW dan tokoh masyarakat penting untuk membantu menyampaikan informasi yang benar serta mendorong penyelesaian persoalan melalui komunikasi dan koordinasi sejak dini.
Baca Juga : Kurasi UMKM, Pemkot Makassar Siapkan Penghargaan Produk Unggulan
Kepala Dinas Pertanahan Makassar, Sri Susilawati, menambahkan pihaknya juga mengoptimalkan inovasi digital PADAIDI (Pensertipikatan Aset Daerah dan Integrasi Data Informasi) untuk memudahkan akses informasi dan konsultasi pertanahan.
Melalui layanan tersebut, warga dapat menyampaikan konsultasi ringan melalui WhatsApp. Sementara persoalan yang lebih kompleks akan ditindaklanjuti melalui mediasi dengan melibatkan tim ahli hukum pertanahan.
Sosialisasi juga mencakup prosedur pengadaan tanah agar masyarakat memahami tujuan, manfaat, serta ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan pembangunan.
Baca Juga : Wali Kota Munafri dan KPK Perkuat Integritas Pejabat Pemkot Makassar
Sri berharap program ini memperkuat keterbukaan informasi dan mendorong penyelesaian konflik secara persuasif, sehingga tata kelola pertanahan di Makassar semakin tertib, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. (*)


Komentar