Sementara itu, Untuk kerukunan di Provinsi Papua sendiri terbukti dengan indeks tertinggi. Hal ini tampak dari indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) tahun 2019 yang dirilis Kemenag. Fenomena ini menunjukkan bahwa Sulsel dan Papua telah merawat kerukunan, dan masing masing daerah memiliki kelebihan dan cara masing-masing.
Indonesia sangatlah luas, dari Sabang hingga Maurake dengan beragam budaya dan agama, semua berkewajiban menjaga dan merawat kerukunan umat beragama untuk NKRI tetap jaya. Sulsel dan Papua merupakan gerbangnya Indonesia Timur, dengan letak geografis yang jauh. Maka, dengan silaturrahmi, dialog dan saling berbagi, akan terjalin persaudaraan dan persatuan yang lebih baik.
Sulsel dan Papua tentu memiliki perbedaan adat, suku, bahasa dan agama. Namun, perbedaan tersebut bukanlah persoalan, jika semua masyarakat saling menghargai dan paham arti perbedaan. Kerukunan umat beragama merupakan inti dari kerukunan nasional. Oleh karena itu, menjaga dan merawat kerukunan umat beragama itu sangat penting, baik itu kerukunan umat secara internal maupun antar umat beragama.
Untuk menyemai kerukunan di Nusantara, dimulai dari Papua dan Aceh, Kemenag dalam hal ini Menteri Agama RI menggulirkan program jembatan kesetiakawanan Aceh-Papua. Jembatan ini dibangun dengan mengintensifkan dialog tokoh agama lintas kawasan, program pendidikan dan rumah ibadah, sehingga jembatan ini mampu menyatukan semua dengan rukun dan damai.
Namun, perlu diketahui bahwa kerukunan itu dinamis serta tidak bisa diukur dengan angka. Menilai kerukunan dengan angka hanya akan menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat, apalagi kalau secara riil kondisinya kondusif. Maka, lihatlah lebih dalam tentang keberlangsungan kehidupan umat beragama tersebut, hidup damai, penuh rukun dan tak ada konflik. Biarlah ia tetap seperti itu tak harus ada angka-angka untuk mengukur rukun atau tidak. Sebab, angka tidak mampu menggambarkan kondisi kerukunan umat beragama.
baca juga : Catat, Peserta SKB CPNS Kemenag Harus Segera Isi DRH
Kondisi hari ini, Pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, ormas dan masyarakat harus menjadi garda terdepan dalam mengampanyekan kerukunan di Nusantara, mengampanyekan moderasi beragama, serta mengcounter isu-isu hoaks yang dapat membelah umat. Semua kita memiliki saham untuk menebar kedamaian dan kebijakan, punya peran untuk menjaga keselarasan dalam beragama dan memastikan terawatnya kerukunan secara menyeluruh.
Biasanya, kerukunan sedikit terusik saat memasuki tahun politik. Semoga perjalanan waktu semakin mendewasakan masyarakat dalam melihat perbedaan, termasuk beda pandangan politik. Semoga program jembatan kesetiakawanan ini mampu menjawab problematika kerukunan di Nusantara. Dan Kementerian Agama Sulsel siap mengambil bagian dari program Cinta Papua yang digulirkan Kementerian Agama RI, sebagai bentuk tanggungjawab moral dan partisipasi Masyarakat Sulsel dalam menyemai Kerukunan di NKRI tercinta. (Wrd)