JAKARTA, KORANMAKASSAR.COM – Isu terkait kondisi sistem kelistrikan nasional kembali menjadi sorotan setelah muncul laporan mengenai menipisnya stok batubara pada sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang memasok sistem Jawa, Madura, dan Bali (Jamali).
Kondisi tersebut disebut-sebut berpotensi memengaruhi keandalan pasokan listrik di wilayah padat penduduk tersebut, meskipun hingga kini PT PLN (Persero) tetap mengupayakan langkah pengaturan suplai untuk menjaga stabilitas sistem.
Berdasarkan informasi yang beredar, stok batubara di beberapa PLTU dilaporkan berada pada level kritis dengan ketahanan operasi (hours of plant/HOP) yang hanya berkisar belasan hari.
Kondisi ini disebut lebih rendah dari standar ideal cadangan operasional yang semestinya dapat menjamin keandalan pasokan energi dalam jangka waktu lebih panjang.
Baca Juga : Krisis Listrik Sumut Berulang, Re-LUN Desak Evaluasi Kinerja Dirut PLN Jelang RUPS
Sejumlah wilayah di Pulau Jawa seperti Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, hingga Jawa Timur dilaporkan sempat mengalami pemadaman bergilir sejak awal pekan.
Namun, kondisi tersebut belum dikonfirmasi sebagai gangguan besar sistem, melainkan bagian dari langkah pengaturan beban.
Sementara itu, di beberapa daerah seperti Bogor dan Yogyakarta, warga mengaku sempat merasakan pemadaman listrik yang berlangsung beberapa jam pada waktu berbeda.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap stabilitas pasokan listrik, terutama pada jam-jam aktivitas puncak.
Kondisi Sistem dan Cadangan Energi
Berdasarkan sejumlah catatan yang beredar, beberapa PLTU di wilayah Jamali disebut berada dalam status cadangan bahan bakar yang menurun, baik yang dikelola oleh PLN Group maupun Independent Power Producer (IPP). Namun, data tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.
Di sisi lain, pihak yang menyoroti kondisi ini menilai perlunya perhatian serius terhadap manajemen rantai pasok batubara, mengingat perannya yang masih dominan dalam bauran energi listrik nasional.
Mereka juga menyebut adanya potensi defisit daya pada jam beban puncak, meski angka dan proyeksi tersebut masih memerlukan klarifikasi resmi dari otoritas terkait.
Seruan Evaluasi dan Penguatan Sistem
Sejumlah pihak meminta pemerintah untuk segera melakukan langkah antisipatif dan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kelistrikan nasional, termasuk pengelolaan pasokan bahan bakar PLTU serta kesiapan cadangan energi.
Menurut mereka, penguatan tata kelola dan koordinasi lintas sektor menjadi kunci untuk memastikan keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah dengan beban konsumsi tinggi seperti Jamali.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi yang menjelaskan secara detail kondisi defisit daya maupun status terbaru cadangan batubara pada sistem kelistrikan nasional. (*)
Komentar