MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM – Satgaswil Densus 88 Antiteror bersama Pemerintah Kota Makassar terus menjalankan program pembinaan terhadap eks narapidana terorisme (napiter).
Program ini tidak hanya menekankan pada aspek keamanan tetapi juga menyentuh ranah sosial, ekonomi hingga pendidikan sebagai bagian dari upaya deradikalisasi.
AKP Faisal dari Densus 88 menyampaikan bahwa saat ini terdapat 82 eks napiter yang menjadi binaan aktif Pemerintah Kota Makassar.
Densus 88, kata dia, lebih berperan sebagai fasilitator, salah satunya dalam hal pendidikan bagi keluarga para eks napiter.
“Mereka adalah binaan pemerintah kota. Kami hanya membantu memfasilitasi, termasuk menyekolahkan anak-anak mereka,” jelas Faisal, saat bertemu Wali Kota Munafri di kantor Balai Kota Makassar, Selasa (27/5/2025).
Faisal menuturkan bahwa salah satu tantangan utama dalam proses deradikalisasi adalah minimnya komunikasi antara eks napiter dan pihak yang ingin memberikan edukasi.
Satgaswil Densus 88 Antiteror mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Makassar dalam melakukan pembinaan terhadap eks narapidana kasus terorisme (napiter) melalui berbagai pendekatan sosial, ekonomi, dan pendidikan.
Faisal menjelaskan bahwa saat ini terdapat 82 orang yang masuk dalam program binaan, bukan binaan langsung dari Densus 88, melainkan binaan resmi Pemerintah Kota Makassar.
“Mereka ini bukan binaan Densus 88, tapi binaan pemerintah kota. Kami hanya memfasilitasi, misalnya dalam hal menyekolahkan anak-anak mereka,” kata Faisal.
Ia menambahkan bahwa pendekatan yang dilakukan tidak hanya menyentuh aspek keamanan, tetapi juga menyentuh sektor pendidikan, sosial, dan ekonomi, sehingga mempercepat proses reintegrasi eks napiter ke dalam masyarakat.
baca juga : Walikota Makassar Tekankan Kolaborasi Lintas Sektor dalam Penyelesaian Permasalahan HAM
Menurut Faisal, sebelum mendapatkan pembinaan, tingkat pemahaman ideologi radikal para eks napiter cukup tinggi. Namun setelah masuk dalam program pembinaan, banyak dari mereka menyadari bahwa permasalahan utama justru terletak pada kurangnya komunikasi dengan pihak pemerintah.
“Intinya di sini, orang-orang yang terpapar itu sebenarnya karena kurang komunikasi dengan pemerintah. Setelah komunikasi dibangun dengan baik, mereka sadar bahwa selama ini hanya terjadi miskomunikasi,” ujarnya.
Ia menegaskan pentingnya komunikasi yang berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat sebagai salah satu strategi utama dalam mencegah radikalisasi dan memperkuat ketahanan sosial di tingkat lokal.