Densus 88 dan Pemkot Makassar Gagas Program Pembinaan Napiter, Kunci Tangkal Deradikalisasi

Faisal juga mengapresiasi kebijakan Wali Kota Makassar yang secara rutin melakukan silaturahmi dengan para eks napiter setiap enam bulan sekali. Tradisi ini sudah dimulai sejak kepemimpinan wali kota sebelumnya dan diteruskan oleh wali kota saat ini.

“Mereka sebelumnya tertutup terhadap orang di luar kelompoknya. Tapi setelah dilakukan pendekatan intensif, semuanya menjadi lebih terbuka,” jelasnya.

Sedangkan, tim lainya. Kompol Soffan Anssyari dari Tim Densus 88 menyampaikan, tim Densus 88 Satgaswil Sulawesi Selatan melakukan pertemuan dengan Wali Kota Makassar guna membahas langkah-langkah pencegahan penyebaran paham intoleran, radikalisme, hingga terorisme.

“Pertemuan ini menjadi bagian dari komitmen bersama dalam menjaga stabilitas dan keamanan sosial di wilayah Makassar,” jelasnya.

Ia menuturlan, bahwa saat ini tingkat intoleransi di Sulawesi Selatan, khususnya Makassar, menunjukkan tren yang mengkuatirkan. Pertemuan ini membahas pencegahan.

“Saat ini Sulawesi Selatan sudah tinggi tingkat intoleransinya. Kami berupaya melakukan langkah-langkah agar paham ini tidak semakin berkembang,” tegasnya.

Menurutnya, intoleransi merupakan tahap awal sebelum berkembang ke arah yang lebih ekstrem. Tahapannya dimulai dari intoleran, lalu menjadi radikal, hingga bisa berujung menjadi teroris. Ini yang perlu dicegah sejak dini.

baca juga : Pemkot Siap Tindaklanjuti Rekomendasi DPRD Kota Makassar Terkait LKPJ 2024

Ia menegaskan bahwa seluruh wilayah di Makassar perlu diwaspadai dan tidak boleh dianggap remeh dan tidak bisa lengah.

“Beberapa kasus sudah menunjukkan ada remaja yang berbaiat kepada ISIS. Bahkan, kita harus mengantisipasi agar jangan sampai ada aparatur sipil negara (ASN) yang ikut terpapar,” sebutnya.

Densus 88 bersama Pemerintah Kota Makassar merencanakan kolaborasi konkret ke depan melalui kegiatan sosialisasi di berbagai sektor, termasuk pendidikan. Sosialisasi akan menyasar pelajar, mahasiswa, dan aparatur pemerintah.