“Khusus terkait pengelolaan keuangan Desa, harus menjadi perhatian kita bersama. Jangan sampai akibat ketidaktahuan, menjadikan perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana korupsi,” tukas Senator asal Jawa Timur itu.
Tetapi, lanjutnya, Jawa Timur juga patut berbangga, karena program percontohan desa anti korupsi yang dibentuk KPK, sudah dimulai dilaksanakan di Desa Sukojati, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi. “Semoga nanti desa-desa di Kabupaten Malang menyusul menjadi desa percontohan dalam program tersebut,” paparnya.
Ketua AKD Kabupaten Malang, Basori menyampaikan harapan dari para kepala desa agar Stadion Kanjuruhan yang merupakan ikon Kabupaten Malang segera direnovasi. Selain ikon, keberadaan Stadion Kanjuruhan juga dapat membantu peningkatan ekonomi masyarakat.
“Harapan kami yang kedua, ini strategis bagi kami. Kita meminta Ketua DPD RI untuk mengawal RUU tentang Desa,” ujar Basori.
Dikatakannya, RUU tentang Desa bukan serta merta ada menjelang tahun politik, tetapi sudah sejak lama diusulkan dan tentu saja RUU tersebut melalui kajian yang panjang.
“Jadi isinya bukan hanya kepentingan kepala desa saja, tetapi untuk kepentingan rakyat. Awalnya kami dibully seolah-olah kami yang mengusulkan RUU Desa karena isinya soal perpanjangan masa jabatan. Jadi kami berharap Ketua DPD RI juga mensosialisasikan ke masyarakat nilai positif dari RUU ini,” ujar dia.
Sementara itu Bupati Malang, HM Sanusi meminta bantuan kepada Ketua DPD RI dalam penyelesaian banyak persoalan kenegaraan di Kabupaten Malang.
baca juga : Temui Try Sutrisno, Ketua DPD RI Laporkan Ikhtiar Perbaikan Sistem Bernegara Indonesia
Pertama, permasalahan agraria karena sertifikasi tanah di Kabupaten Malang belum tertangani dengan baik. Sampai saat ini dari sekian ribu sertifikat masih baru diselesaikan 2500-an sertifikat.
“Selain itu, adanya tumpang-tindih persoalan pertanahan. Dimana masih banyak tanah yang sudah digarap masyarakat, tetapi statusnya diklaim oleh Perhutani sehingga terjadi konflik berkepanjangan,” papar dia.