Hal berikutnya, yang harus dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada semua stakeholder bangsa, khususnya para pelajar dan mahasiswa serta generasi muda pada umumnya. “Karena hari ini, bangsa Indonesia telah jauh meninggalkan cita-cita para pendiri bangsa. Bahkan karya agung para pendiri bangsa, yaitu sistem Demokrasi Pancasila dan Sistem Ekonomi Pancasila, hari ini sudah tinggal cerita,” papar LaNyalla.
LaNyalla melanjutkan, Indonesia saat ini adalah negara yang menganut sistem demokrasi liberal dan sistem ekonomi kapitalistik. Karena ciri utama dari Demokrasi Pancasila, di mana semua elemen bangsa diwakili dan duduk sebagai wujud kedaulatan rakyat di Lembaga Tertinggi Negara sudah tidak ada lagi sejak Amandemen Konstitusi pada tahun 1999 hingga 2002 silam.
“Satu-satunya penentu arah perjalanan bangsa Indonesia diserahkan kepada partai politik, karena hanya partai politik yang menentukan calon pemimpin nasional untuk dipilih oleh rakyat,” beber dia.
Hanya partai politik melalui fraksi di DPR RI yang memutuskan Undang-Undang yang mengikat seluruh warga negara secara hukum. “Inilah yang kemudian menghasilkan pola the winner takes all. Karena semua kendali berada di tangan partai politik tanpa reserve,” ujarnya.
Dan yang terjadi adalah tirani mayoritas, di mana partai-partai besar yang berkoalisi akan selalu memenangkan voting di parlemen sebagai pembenar atas apapun kebijakan yang dipilih. “Padahal, di Republik ini cukup banyak elemen-elemen non-partai politik yang terhimpun dalam golongan-golongan yang berada di dalam stakeholder di daerah-daerah. Di mana mereka memiliki kesejarahan yang panjang dalam ikut menentukan lahirnya bangsa ini,” katanya.
Mereka terdiri mulai dari entitas kerajaan dan kesultanan Nusantara, entitas ulama dan tokoh agama, entitas pejuang kemerdekaan dan militer, entitas para cendekiawan dan akademisi, para profesional dan banyak lagi. “Tetapi mereka tidak dapat ikut menentukan arah perjalanan bangsa, karena mereka sudah tidak lagi terwakili dalam demokrasi liberal yang berlaku di Indonesia saat ini,” tutur LaNyalla.
baca juga : Ratusan Kader Pemuda Pancasila Sulsel Bershalawat di Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW
DPD RI sebagai wakil daerah tidak ikut menjadi penentu pemutus undang-undang. DPD RI sebagai wakil daerah juga tidak dapat mengajukan atau mengusung calon pemimpin nasional. Apalagi partai politik bersepakat memberi ambang batas pencalonan presiden melalui presidential threshold, sehingga lengkap sudah dominasi partai politik untuk memasung Vox Populi dengan menyajikan calon pilihan mereka, di mana rakyat dipaksa untuk memilih.
“Inilah tugas kita hari ini, untuk menggugah kesadaran seluruh bangsa Indonesia, bahwa ada yang salah dengan sistem demokrasi kita yang secara terang benderang meninggalkan Demokrasi Pancasila, yang merupakan karya luhur para pendiri bangsa,” bebernya.
Begitu pula dengan sistem ekonomi nasional, sejak amandemen 2002, Indonesia telah meninggalkan sistem ekonomi Pancasila yang menitikberatkan kepada pemisahan yang jelas antara wilayah koperasi, BUMN dan swasta, menjadi sistem ekonomi kapitalistik.