DPRD Enrekang Soroti Data Desil dan BPJS, OPD Diminta Perkuat Pelayanan Warga

ENREKANG, KORANMAKASSAR.COM – DPRD Kabupaten Enrekang menggelar rapat kerja gabungan komisi untuk membahas persoalan data desil masyarakat dan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Rabu (18/11/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Enrekang tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Enrekang, Zulkarnain, serta dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), dan mitra kerja terkait.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut hasil reses pimpinan dan anggota DPRD masa sidang I tahun 2026/2027. Pembahasan difokuskan pada persoalan pendataan desil masyarakat serta pelaksanaan program BPJS agar bantuan dan layanan kesehatan dapat menjangkau warga secara tepat sasaran.

Sejumlah OPD yang hadir di antaranya Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, serta perangkat daerah lainnya. Turut hadir Direktur PDAM Tirta Massenrempulu dan perwakilan BPJS Kesehatan Kabupaten Enrekang.

Baca Juga : Semarak Budaya Kab. Enrekang Disambut Antusias, Ir. H. Latinro Latunrung Janji Gelar Setiap Tahun

Wakil Ketua I DPRD Enrekang, Zulkarnain, mengatakan rapat gabungan tersebut menjadi ruang untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses.

Menurutnya, persoalan data desil dan kepesertaan BPJS perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan akses masyarakat terhadap program bantuan sosial dan pelayanan kesehatan.

“Rapat kerja ini bertujuan mendiskusikan dan mencari solusi terbaik atas permasalahan desil masyarakat dan penyelenggaraan BPJS, sehingga pelayanan publik di Kabupaten Enrekang dapat lebih optimal,” ujarnya.

Baca Juga : H. Saleh Rahim Resmi Terima Deskresi Partai Golkar untuk Maju Calon Ketua Golkar Enrekang

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Enrekang menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan untuk memastikan pemerataan layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat yang masuk kategori desil rendah.

Perwakilan BPJS Kesehatan Enrekang juga menyampaikan komitmen untuk meningkatkan kepesertaan serta memperluas sosialisasi program jaminan kesehatan agar seluruh masyarakat, termasuk warga di wilayah pedesaan, dapat mengakses layanan BPJS.

Melalui rapat gabungan ini, DPRD Enrekang berharap koordinasi bersama OPD dan mitra kerja semakin diperkuat. Pengawasan terhadap program pemerintah juga diharapkan lebih optimal, terutama kebijakan yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan sosial dan pemenuhan hak kesehatan masyarakat. (FungFi)

Komentar