MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Makassar mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin. Apresiasi tersebut diberikan menyusul pertumbuhan ekonomi Makassar yang mencapai 7,04 persen pada Triwulan II 2026.
Apresiasi itu disampaikan anggota Fraksi PKS DPRD Makassar, Hartono, dalam Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 di Balai Kota Makassar, Sabtu (26/9/2026).
Hartono mengungkapkan, berdasarkan data BPS Sulawesi Selatan, pertumbuhan ekonomi Makassar meningkat dari 6,61 persen pada Triwulan I menjadi 7,04 persen pada Triwulan II 2026.
Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi selama semester pertama mencapai 6,84 persen, melampaui target RPJMD 2026 sebesar 6,43 persen. Makassar juga memberikan kontribusi sebesar 15,25 persen terhadap PDRB Pulau Sulawesi.
Baca Juga : Wali Kota Munafri Siapkan Tender Dini Proyek Strategis Makassar, Januari 2027 Langsung Jalan
Meski memberikan apresiasi, Fraksi PKS mengingatkan agar capaian pertumbuhan ekonomi tersebut harus berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Hartono menyebut, terdapat lima agenda yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam pembahasan APBD Perubahan 2026, yakni optimalisasi pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat, pengendalian belanja operasi, perlindungan belanja produktif, peningkatan pelayanan dasar, serta perluasan kesempatan kerja dan perlindungan kelompok rentan.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus terlihat dari berkurangnya banjir, perbaikan jalan dan drainase, peningkatan akses air bersih, penanganan sampah, serta bertambahnya lapangan kerja dan penguatan UMKM.
Fraksi PKS juga menyoroti struktur belanja APBD Perubahan 2026. Belanja operasi direncanakan meningkat sekitar Rp146 miliar menjadi Rp4,33 triliun. Sebaliknya, belanja modal turun sekitar Rp55 miliar menjadi Rp919 miliar.
Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat penjelasan, mengingat kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar masih menjadi aspirasi masyarakat di berbagai wilayah.
Baca Juga : Raih Penghargaan TP2DD Terbaik 2026, Wali Kota Makassar Buktikan Keberhasilan Digitalisasi Daerah
“Kami meminta penjelasan mengenai alokasi anggaran untuk penanganan banjir, drainase, dan pelayanan air bersih, termasuk penentuan wilayah prioritas berdasarkan tingkat kerawanan dan kebutuhan masyarakat,” ujar Hartono.
Selain itu, Fraksi PKS meminta pemerintah memberikan penjelasan lebih rinci terkait penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta strategi untuk mengoptimalkan penerimaan hingga akhir tahun anggaran.
Diketahui, dalam rapat paripurna tersebut, sembilan fraksi DPRD Makassar menyetujui Ranperda Perubahan APBD 2026 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan Panitia Khusus (Pansus).
Fraksi PKS berharap pembahasan tersebut dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran, produktif, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Kota Makassar. (*)