MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri kegiatan silaturahmi yang digelar Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama Pemerintah Provinsi dan seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan, Sabtu (18/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulsel tersebut turut dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, serta Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul.
Dalam kesempatan itu, Munafri didampingi Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Jufri.
Kepala Dinas Sosial Makassar, Andi Bukti Jufri, menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan berbagai program sosial berjalan optimal dan sesuai regulasi.
Baca Juga : 31 Finalis Tembus Puncak, Kafilah Makassar Bidik Juara Umum MTQ Sulsel di Maros
Menurutnya, sejumlah isu strategis menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan tersebut, di antaranya penguatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), program Sekolah Rakyat, serta percepatan penurunan angka kemiskinan.
“DTSEN menjadi instrumen penting untuk memastikan data penerima bantuan benar-benar akurat dan mutakhir,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Makassar saat ini tengah mempersiapkan tahap awal digitalisasi data bantuan sosial sebagai langkah meningkatkan ketepatan sasaran program.
“Langkah awal yang kami lakukan adalah menyiapkan agen pendata yang akan diperkuat melalui bimbingan teknis (bimtek),” jelasnya.
Setelah proses peningkatan kapasitas tersebut rampung, Pemkot Makassar akan langsung melakukan pendataan di lapangan guna memastikan validitas data penerima bantuan sosial.
Baca Juga : Seleksi Komisioner BAZNAS Makassar Membludak, 68 Pendaftar Berebut Masuk 10 Besar
Andi Bukti berharap, upaya tersebut dapat meningkatkan kualitas data sekaligus memastikan bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, memaparkan sejumlah program prioritas Kementerian Sosial, mulai dari pengembangan Sekolah Rakyat, penyaluran bantuan sosial, hingga penguatan sistem data terpadu melalui DTSEN.
Ia menjelaskan, pengelolaan data bansos saat ini dilakukan secara terpusat dengan melibatkan berbagai instansi, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), serta terus diperbarui guna menjaga akurasi data penerima manfaat.
“Melalui sistem ini, kita ingin meminimalkan kesalahan penyaluran bantuan,” ungkapnya.
Gus Ipul juga menekankan pentingnya percepatan pemutakhiran data oleh pemerintah daerah serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan.
Ia memastikan masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan keberatan jika merasa berhak menerima bantuan, melalui mekanisme usul dan sanggah yang disiapkan sebagai bagian dari sistem pengawasan terbuka pemerintah. (*)
Komentar