MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya untuk menghidupkan kembali warisan sejarah Kerajaan Tallo sebagai bagian dari penguatan identitas budaya dan pengembangan destinasi wisata sejarah di Kota Makassar.
Hal itu disampaikan saat menerima audiensi pemangku adat Kerajaan Tallo, Gowa, dan Toraja di Balai Kota Makassar, Senin (29/06/2026).
Munafri atau Appi mengatakan, selama ini jejak Kerajaan Tallo masih sebatas narasi sejarah dan belum hadir dalam bentuk kawasan budaya yang dapat dinikmati masyarakat maupun wisatawan.
Baca Juga ; 55 SMP Swasta di Makassar Siap Tampung Siswa Tak Lolos SPMB, Biaya Ditanggung Pemkot
“Budaya Kerajaan Tallo jangan sampai hilang. Selama ini hanya menjadi cerita, tetapi belum hadir sebagai ruang budaya yang hidup,” ujarnya.
Ia menegaskan rencana revitalisasi kawasan situs Kerajaan Tallo, termasuk pengembangan Balla Lompoa sebagai pusat kegiatan budaya, edukasi sejarah, dan destinasi wisata.
Kawasan tersebut nantinya diharapkan menjadi ruang hidup budaya yang menampilkan berbagai aktivitas seperti pertunjukan seni, kerajinan tradisional, hingga edukasi sejarah tentang Kerajaan Tallo dan perannya dalam perkembangan Makassar sebagai kota perdagangan maritim.
Appi juga menyebut telah mengusulkan kepada Kementerian Kebudayaan RI pembentukan lembaga independen untuk menyelesaikan persoalan kelembagaan adat, agar sinergi antara pemerintah dan kerajaan dapat berjalan lebih efektif.
Baca Juga : Wali Kota Makassar Tekankan Pencegahan Korupsi Dimulai dari Dunia Pendidikan
“Pemerintah perlu dasar kelembagaan yang jelas agar bisa bersinergi dalam pelestarian budaya,” jelasnya.
Menurutnya, Kerajaan Tallo bersama Kerajaan Gowa memiliki posisi penting dalam sejarah Makassar sebagai “kerajaan kembar” yang menjadi fondasi perkembangan peradaban di kawasan timur Nusantara.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa langkah awal yang harus dilakukan adalah konsolidasi seluruh unsur adat untuk memperkuat kelembagaan sebelum pengembangan kawasan dilakukan secara berkelanjutan.
“Setelah kelembagaan kuat, pemerintah bisa lebih leluasa menata dan mengembangkan kawasan budaya ini,” tutup Appi. (*)
Komentar