Kuasa Hukum Herman Djaya, Muhammad Mualimin memberikan pandangan terkait masalah yang dihadapi kliennya. Menurutnya, pelaporan oknum Hakim dan panitera MA merupakan puncak kekecewaan masyarakat biasa yang sudah ”babak belur” dari segala sisi kemanusiaan yang diakibatkan terblokirnya akses keadilan.
”Herman Djaya ini sudah rugi segalanya dari segi waktu, kesabaran, kepercayaan, dan keadilan. Ini semua disebabkan saluran keadilan mampet karena birokrasi peradilan kita tidak efisien atau melelahkan. Salah satu kekurangan hukum negara ini banyaknya ”putusan macan ompong”.
“Banyak orang menang di atas kertas, tapi objek tidak bisa dieksekusi padahal sudah keluar uang banyak,” pungkasnya”.
KPK yang galak dalam menangkapi kepala daerah atau anggota DPR, jelas Mualimin, mestinya juga harus garang mendobrak ruang-ruang peradilan di Indonesia yang bisa jadi tidak kalah bobrok dibandingkan birokrasi lainnya.
”Saya harap KPK terus pelototi lembaga peradilan. Rakyat kita sudah lelah dengan lika liku lorong gelap pencari keadilan. Selama sistem peradilan masih dihinggapi praktik kotor oknum yang mempermainkan kasus, selama itupula sila kelima Pancasila tidak dapat terwujud. Eksistensi suatu negeri menjadi sebuah tragedi manakala pemegang uang selalu jadi pemenang saat melawan pemilik kebenaran,’’ bebernya. (*)