MAROS, KORANMAKASSAR.COM – Kondisi Jembatan Pakere yang menghubungkan Desa Tanete dan Desa Bonto Tallasa semakin mengkhawatirkan. Jembatan yang menjadi akses vital bagi warga Kecamatan Simbang ini mengalami keretakan parah hingga tak lagi bisa digunakan.
Warga pun mulai resah, mengingat jembatan ini bukan sekadar sarana penunjang mobilitas, tetapi juga urat nadi bagi aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial masyarakat setempat.
Meski warga telah berupaya melakukan kerja bakti untuk menambal kerusakan, kondisi jembatan justru semakin memburuk. Namun, hingga kini belum ada respons konkret dari Pemerintah Daerah. Apakah Pemkab Maros akan tetap diam dan membiarkan masyarakat menanggung risiko?
Akram Lallo, seorang pemuda Maros, dengan tegas menyatakan bahwa Pemerintah Daerah, baik eksekutif maupun legislatif, seharusnya bertanggung jawab atas kondisi ini.
Baca Juga : Pembangunan Jembatan Selesai, Warga Sudda Enrekang Gelar Syukuran Meriah
“Fasilitas umum seperti jembatan ini adalah hak masyarakat. Pemerintah harus segera mengalokasikan anggaran untuk perbaikan. Jika dibiarkan, ini menunjukkan bahwa kepentingan rakyat tidak lagi menjadi prioritas,” ujarnya, Selasa (25/3/2025).
Akram juga mengkritik sikap Pemkab Maros yang dinilai lamban dan seolah bersikap subjektif dalam menangani infrastruktur. “Kalau ini tetap diabaikan, berarti ada keberpihakan pemerintah hanya kepada kelompok tertentu”.
“Jembatan ini milik masyarakat luas, bukan milik segelintir orang atau tokoh tertentu. Jadi, tidak ada alasan untuk menunda perbaikannya”, tegasnya.
Jembatan Pakere sendiri awalnya dibangun atas inisiatif tokoh masyarakat setempat. Namun, penggunaannya diperuntukkan untuk kepentingan umum.
Akram menegaskan bahwa sejarah pembangunan tidak boleh dijadikan alasan bagi pemerintah untuk lepas tangan. “Kalau pemerintah berdalih ini milik pribadi, itu alasan yang keliru. Secara profesional, pejabat daerah harus melihat dampak luasnya bagi masyarakat, bukan mencari-cari alasan untuk tidak bertindak,” lanjutnya.
Warga sekitar semakin khawatir dengan lambannya respons pemerintah. Dampaknya mulai dirasakan oleh pelajar yang harus menempuh perjalanan lebih jauh, pedagang yang kesulitan mengakses pasar, hingga ancaman keselamatan bagi mereka yang nekat melewati jembatan rusak tersebut.
“Jangan sampai kita hanya bisa menunggu korban baru ada tindakan! Pemerintah harusnya bergerak sebelum bencana terjadi, bukan setelahnya,” ujar salah seorang warga.
Masyarakat mendesak DPRD Kabupaten Maros agar segera mengajukan anggaran darurat untuk perbaikan jembatan. Jangan hanya diam dan menunggu masalah ini semakin parah! DPRD seharusnya menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat, bukan sekadar menerima gaji tanpa bekerja.
Baca Juga : Sekretaris IWO Takalar Beri Apresiasi Respon Cepat Dishub Benahi Lampu Jalan dan Jembatan Pappa
Selain itu, warga juga menuntut Bupati Maros untuk turun langsung meninjau lokasi, bukan sekadar duduk manis dan melakukan pencitraan.
Sikap acuh terhadap fasilitas umum ini hanya akan memperburuk keadaan dan merugikan masyarakat. Pemerintah Daerah tak bisa terus membiarkan kondisi ini berlarut-larut.
Jika tidak segera ditangani, maka jelas bahwa kepentingan masyarakat memang bukan lagi hal yang diperhitungkan. Apakah harus ada korban lebih dulu agar pemangku kebijakan mau membuka mata? (Aziz)
Komentar