Sejatinya, sebagai pemenang lelang melalui Kementerian ESDM, PT SCI memiliki hak penuh untuk mengelola tambang secara mandiri dan kalaupun harus berbagi dengan pihak luar seharusnya mengutamakan perusahaan lokal yang memiliki kompetensi pekerjaan berskala nasional.
Mantan Dirut PT SCI ini berharap agar keputusan tersebut ditinjau kembali dengan mempertimbangkan aspek keberpihakan terhadap daerah dan rakyat Sulawesi Selatan. “PT SCI adalah aset daerah yang seharusnya menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi Sulsel”.
Kita memiliki hak dan kemampuan untuk mengelola kekayaan alam kita sendiri, tanpa harus bergantung kepada pihak lain yang tidak memiliki ikatan emosional dan kepedulian terhadap pembangunan daerah,” lanjutnya.
Sejumlah tokoh daerah dan pelaku usaha lokal juga menyuarakan keprihatinan serupa. Zulqadri mantan Pengurus HIPMI Sulsel yang juga mantan Ketua KNPI Makassar menilai, jika kebijakan ini terus berlanjut, maka potensi daerah untuk berkembang secara mandiri akan semakin tergerus, dan masyarakat Sulawesi Selatan hanya menjadi penonton di tanah sendiri.
baca juga : Buka Puasa Bersama, Yasir Machmud Apresiasi Etos Kerja Karyawan dan Direksi Perseroda
Ke depan, diharapkan ada evaluasi yang lebih mendalam terkait kebijakan pengelolaan aset daerah. Sumber daya alam Sulawesi Selatan harus dikelola dengan prinsip kedaulatan ekonomi daerah, sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat dan bukan hanya oleh segelintir pihak.
Masyarakat Sulsel kini menunggu langkah konkret dari pemerintah daerah dan manajemen PT SCI untuk memberikan klarifikasi serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap berpihak kepada kepentingan daerah dan kesejahteraan masyarakat. (*)
Komentar