Ketua DPD RI Tegaskan Kunjungi Kerajaan Bukan Cari Gelar, Tapi Tugas Konstitusi

Dengan kehadiran Ketua DPD RI, Pemkab dan jajaran pemerintah lainnya, Sultan Sambaliung menyampaikan beberapa aspirasi. Antara lain keinginannya agar dilaksanakan pembuatan 10 unit rumah kerabat Kesultanan Sambaliung, pembuatan 1 unit rumah Sultan Sambaliung, pembangunan garasi perahu panjang, pembangunan gapura ucapan selamat datang.

“Juga pengadaan 1 unit kapal layar yang menandakan bahwa Sultan Raja Alam (Sultan Sambaliung pertama) yang hijrah ke Makassar memakai kapal layar,” ucap Sultan Raja Muda Perkasa Datu’ Amir bin Sultan Muhammad Aminuddin.

“Usulan Kesultanan Sambaliung ini diterima atau tidak, kami tidak masalah. Kami hanya berangan-angan, Allah SWT yang menentukan,” imbuhnya.

Wakil Bupati Berau Gamalis mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Berau akan berupaya memberikan perhatian besar kepada warisan kekayaan budaya di Berau.

“Harapannya warisan tersebut tidak lekang oleh waktu dan tetap terus lestari. Kemudian terpenting lagi bisa mendukung pariwisata yang akan mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Terkait pelestarian budaya, kata Gamalis, Pemkab Berau sudah mempunyai beberapa program unggulan. Antara lain dengan membangun kawasan terpadu, pusat seni budaya, UMKM, balai budaya, juga revitalisasi makam, keraton dan warisan budaya lainnya.

baca juga : LaNyalla: Kerjasama Industri dengan Asing, Harus Perkuat Kedaulatan

Sementara itu Sekjen Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) Yani WS Koeswodidjojo menjelaskan bahwa sebagai wadah kerajaan-kerajaan di Nusantara, MAKN memiliki tanggung jawab menjaga, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat, tradisi, seni dan budaya. Semuanya dilakukan dalam kerangka memajukan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat.

“Karena itu MAKN sangat bersyukur dan berterima kasih Ketua DPD RI yang juga menjadi Dewan Pembina MAKN yang terus berkeliling ke kerajaan-kerajaan di berbagai wilayah di Nusantara. Kunjungan tersebut merupakan wujud kepedulian terhadap keberadaan kerajaan Nusantara yang turut Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar dia.(*)