Menurutnya, aset negara yang tidak memiliki kepastian hukum sangat rentan bermasalah dan berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi daerah.
“Ini bukan persoalan kecil karena menyangkut aset negara bernilai triliunan rupiah. Jangan sampai aset pemerintah hilang, dikuasai pihak lain, atau justru menjadi celah praktik korupsi akibat lemahnya pengawasan dan administrasi,” ujar Zulkifli Thahir di Makassar, Rabu (13/5/2026).
Ia juga mendorong pemerintah daerah agar lebih serius melakukan inventarisasi dan percepatan pensertifikatan aset demi menjaga keamanan barang milik daerah.
Baca Juga : Blackout Jakarta Berulang, IWO Desak Dirut PLN Dicopot
Menurutnya, kepastian hukum terhadap aset pemerintah menjadi langkah penting untuk mencegah sengketa lahan sekaligus meningkatkan potensi pendapatan daerah.
“Pemerintah daerah harus bergerak cepat melakukan penataan aset. Kalau aset tertata dengan baik dan memiliki legalitas jelas, maka manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat melalui peningkatan PAD dan pembangunan daerah,” tegasnya.
Zulkifli juga mengapresiasi langkah KPK yang terus melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap pengelolaan aset daerah agar tata kelola pemerintahan berjalan lebih transparan dan akuntabel. (*)
Komentar