Lantik Pengurus PMI Jawa Barat, JK: Kepercayaan Masyarakat Jadi Modal Utama PMI

BANDUNG, KORANMAKASSAR.COM – Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla (JK), menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi PMI dalam menjalankan berbagai kegiatan kemanusiaan, khususnya penanggulangan bencana dan pelayanan donor darah.

Hal tersebut disampaikan JK saat memberikan sambutan seusai melantik RM Ibnu Ariebowo Kusumo sebagai Ketua PMI Provinsi Jawa Barat masa bakti 2026–2031 di Gedung Pakuan Bale Gede, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (19/11/2026).

“Modal kita adalah kepercayaan. Kepercayaan berasal dari kegiatan yang tulus. Tidak mungkin kita menjalankan kegiatan kemanusiaan tanpa kepercayaan dari masyarakat,” ujar JK.

Menurut Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 tersebut, PMI memiliki tanggung jawab besar dalam membantu masyarakat yang menghadapi berbagai kesulitan, mulai dari bencana alam, kebakaran, hingga kebutuhan pelayanan darah bagi pasien di rumah sakit.

Karena itu, JK mengingatkan seluruh pengurus PMI yang baru dilantik agar menjalankan amanah organisasi dengan niat tulus dan semangat pengabdian kepada masyarakat.

“Tugas Palang Merah adalah tugas kemanusiaan, tugas menangani orang yang susah. Karena itu, menjadi pengurus PMI harus mempunyai niat yang baik, niat untuk beramal,” tegasnya.

Baca Juga : JK: Kerja Sama PMI dan Jasa Raharja Harus Fokus pada Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas

JK menjelaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire menyebabkan berbagai bencana, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, dan banjir, dapat terjadi sewaktu-waktu.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kesiapsiagaan seluruh jajaran PMI dalam menghadapi berbagai kemungkinan bencana.

JK juga meminta PMI tidak hanya berfokus pada penanganan korban setelah bencana terjadi, tetapi turut berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana.

“Kita mempunyai dua tugas. Pertama, membantu masyarakat yang mengalami kesulitan. Kedua, bagaimana mencegah agar kesulitan itu tidak terjadi. Jadi, bukan hanya mengatasi kesulitan, tetapi juga mencegahnya,” jelas JK.

Menurutnya, upaya pencegahan tersebut harus dilakukan melalui edukasi, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penguatan solidaritas dan kepedulian sosial, khususnya di kalangan generasi muda.

Baca Juga : Jusuf Kalla Lantik Pengurus PMI Bengkulu, Tekankan Peran Kemanusiaan Tanpa Batas

Dalam kesempatan itu, JK juga menyinggung pentingnya pencegahan konflik sosial sebagai bagian dari upaya kemanusiaan. Ia menilai berbagai konflik yang terjadi di sejumlah daerah sering kali dipicu oleh ketidakadilan sosial, ekonomi, maupun politik.

“Konflik banyak terjadi karena ketidakadilan. Ada ketidakadilan sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Karena itu, kita harus berupaya agar konflik tidak terjadi,” katanya.

Lebih lanjut, JK menegaskan bahwa keberhasilan PMI dalam menjalankan misi kemanusiaan bertumpu pada tiga unsur utama, yakni pengurus, karyawan, dan relawan.

Ketiga unsur tersebut harus bekerja secara terpadu agar pelayanan kemanusiaan dapat berjalan cepat, efektif, dan tepat sasaran.

JK juga mengingatkan bahwa PMI memiliki posisi penting sebagai penghubung antara masyarakat yang memberikan bantuan dan masyarakat yang membutuhkan pertolongan.

Karena itu, setiap kegiatan PMI harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan penuh tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan publik.

Secara khusus, JK berharap kepengurusan PMI Jawa Barat periode 2026–2031 mampu meningkatkan kualitas pelayanan kemanusiaan, memperkuat kesiapsiagaan bencana, serta membangun solidaritas masyarakat.

Komentar