MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM — Aliansi mahasiswa dan ahli waris Pakki Hadji kembali melakukan aksi demo didua titik, lokasi pertama didepan kantor PT Telkom dan lokasi kedua didepan Kantor BPN Makassar. Jl Andi Pangerang Pettarani, Kecamatan Rappocini, senin (27/5/24).
Dilokasi pertama aksi demo dilakukan mengacu dengan balasan surat dari Telkom dengan nomor : Tel.01/HK 620 DR7-1E300000/202 dimana isi surat itu, PT Telkom yang di jalan Andi Pangerang Pettarani dikuasai dan dimiliki berdasarkan Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan),” ungkap Dandi.
Ahli waris Pakki Hadji saat berdemo depan Telkom Makassar membakar ban dan menutup jalan masuk kantor. Mereka juga masuk ke gedung telkom dengan melompati pagar
“Kami selaku ahli waris Pakki Hadji akan memasang tenda di sini sampai pihak Telkom Pusat datang menyelesaikan permintaan kami,” ungkap Herman kuasa ahli waris.
Aksi demo yang terdiri dari mahasiswa dan ahli waris selain berorasi juga membakar ban bekas didepan Kantor BPN dan meminta kepala BPN keluar menemui pendemo.
“Kami mempertanyakan siapa yang mendaftarkan sertifikat di tanah ahli waris Pakki Hadji yang digunakan Telkom,” ucapnya Dandi selaku korlap aksi, senin (27/5/24).
Pendemo kemudian diterima Andri F, Kasi Pelayanan Sengketa BPN, dia mengatakan alas hak yang digunakan Telkom adalah sertifikat HGB murni.
“Menteri BPN dan KPK harus bertindak karena sungguh jelas bahwa ada permainan mafia di lingkup kerja BPN dan Telkom, kami ahli waris Pakki Hadji tidak pernah menjual tanah tersebut ke siapa pun. Jika ada sertifikat HGB atas nama Telkom, berarti dalam kasus ini ada Perampok,” ungkap ahli waris.
Selain Menteri dan KPK, perlu juga pimpinan Telkom Jakarta datang ke Makassar guna melakukan audit internal Telkom Makassar dan menyelidiki serta menyelesaikan persoalan tanah ahli waris Pakki Hadji.
“Kami yakin, korupsi bukan hanya di Telkom Jakarta tapi di Makassar juga. KPK harus wujudkan program bersih-bersih BUMN, karena komitmen kalian memberantas korupsi, memberantas mafia tanah”, sambungnya.
Baca Juga : Ratusan Atlet Gelar Aksi Damai Di Depan Kantor Gubernur Sulsel
KPK harus datang ke Telkom Makassar, rakyat memanggilmu, kami percaya penegakan hukum, KPK, dan Menteri Agus Harimurti Yudhoyono mereka mempunyai jiwa yang sama untuk menyelesaikan masalah demi terwujudnya keadilan.
“Masa kalian membiarkan perusahan milik negara (BUMN) mengambil tanah yang bukan miliknya. Menteri BUMN Erik Tohir tolong jangan terlalu lama tidur”, tegas Herman. (*)