MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM – Kota Makassar berpeluang menjadi daerah percontohan nasional dalam penerapan pidana kerja sosial dan pengembangan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Sukarela.
Program ini didorong untuk menghadirkan sistem pemasyarakatan yang lebih humanis, dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat.
Hal tersebut dibahas dalam audiensi Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Makassar, Dr. Surianto, bersama Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Balai Kota Makassar, Selasa (17/11/2026).
Surianto menyampaikan, pengembangan PK Sukarela menjadi salah satu inovasi yang berpotensi diterapkan sebagai model baru.
Bapas Makassar saat ini telah mengangkat lebih dari 20 orang PK Sukarela untuk membantu penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pendampingan, dan pemantauan klien pemasyarakatan.
Baca Juga : Juara Umum Porprov 2026, Wali Kota Makassar Siapkan Bonus Tambahan untuk Atlet
Namun, pelaksanaannya membutuhkan dukungan operasional, terutama fasilitas transportasi bagi pembimbing yang bertugas di lapangan.
Selain itu, Bapas Makassar bersama sejumlah wilayah, termasuk Kecamatan Rappocini, Tallo, dan Panakkukang serta Kelurahan Buakana dan Batua, mulai menyiapkan lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial.
Program ini merupakan bagian dari penerapan KUHP Nasional yang membuka ruang bagi pidana alternatif, sehingga sanksi tidak hanya berorientasi pada pemenjaraan, tetapi juga kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.
Bapas juga mendorong penguatan Griya Abhipraya Sombere sebagai pusat pemberdayaan dan reintegrasi sosial klien pemasyarakatan.
Melalui kolaborasi dengan Pemkot dan mitra usaha, fasilitas tersebut diharapkan menjadi ruang bagi klien untuk bekerja, berwirausaha, dan mengembangkan keterampilan.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut positif inisiatif tersebut dan menegaskan dukungan Pemkot terhadap pengembangan program pemasyarakatan berbasis pemulihan sosial.
Baca Juga : Defisit 500 MW Picu Pemadaman, Wali Kota Makassar PLN Siapkan Tambahan Daya 700 MW
“Kita mendukung. Program ini merupakan inovasi yang perlu didukung,” ujar Munafri.
Ia meminta nota kesepahaman antara Pemkot dan Bapas tidak berhenti sebagai dokumen kerja sama, tetapi segera ditindaklanjuti melalui langkah teknis bersama organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk kesiapan lokasi dan mekanisme dukungan operasional.
Melalui sinergi tersebut, Makassar diharapkan dapat mengembangkan model pemasyarakatan yang lebih inklusif, mendorong pemulihan, serta memberi kesempatan kepada klien untuk kembali berperan produktif di tengah masyarakat. (*)


Komentar