MAKASSAR, KORANMAKASSAR.COM — Kota Makassar menjadi salah satu daerah percontohan nasional dalam reformasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Sejumlah perubahan disiapkan, mulai dari sistem rujukan berbasis kemampuan pelayanan, Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), hingga sistem pembayaran berbasis Indonesian Diagnosis Related Group (IDRG).
RSUD Daya Makassar menjadi salah satu rumah sakit yang mematangkan kesiapan untuk mendukung kebijakan tersebut, baik dari sisi fasilitas, sarana prasarana maupun sumber daya manusia.
Direktur Utama RSUD Daya, dr. A. Any Muliany, mengatakan pihaknya telah melakukan persiapan dan verifikasi bersama Kementerian Kesehatan serta Dinas Kesehatan Provinsi sejak tahun lalu.
Dalam sistem Rujukan Berbasis Kemampuan Pelayanan (RBKP), rujukan pasien nantinya tidak lagi berpatokan pada klasifikasi rumah sakit tipe A, B, atau C, melainkan berdasarkan kompetensi layanan yang dibutuhkan pasien.
Baca Juga : RSUD Daya Kedepankan Layanan Humanis, Pasien Dijamin Tak Bingung Saat Berobat
“Rujukan akan mengikuti diagnosis dari fasilitas kesehatan yang merujuk. Sistem nantinya mengarahkan pasien ke rumah sakit yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhannya,” jelas Any, Rabu (7/10/2026).
RSUD Daya saat ini telah menyiapkan 24 layanan kompetensi yang seluruhnya memenuhi standar, mulai dari tingkat dasar hingga madya. Kesiapan tersebut didukung penyesuaian fasilitas dan tenaga kesehatan.
Untuk penerapan KRIS, rumah sakit juga telah mempersiapkan 12 indikator standar. Dari total 145 tempat tidur rawat inap, sebanyak 125 tempat tidur atau sekitar 86 persen telah memenuhi standar KRIS.
Any menegaskan, pengembangan layanan akan tetap mempertimbangkan pola penyakit dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pengadaan alat kesehatan maupun penambahan tenaga ahli dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Baca Juga : RSUD Daya Dorong ASI Eksklusif, Ayah dan Keluarga Diminta Jadi Support System Ibu
RSUD Daya juga akan memanfaatkan data Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) untuk memetakan jenis penyakit yang paling banyak ditangani sebagai dasar pengembangan kompetensi layanan.
Meski berbagai persiapan telah dilakukan, implementasi penuh reformasi JKN masih menunggu terbitnya Peraturan Presiden (Perpres).
“Karena Makassar sudah menjadi kota pilot project, persiapannya harus maksimal. Saat ini kami tinggal menunggu regulasi pelaksanaannya,” pungkas Any. (*)