JAKARTA, KORANMAKASSAR.COM – Pemerintah Kota Makassar kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan meraih penghargaan sebagai salah satu daerah dengan kinerja pemerintahan terbaik di Indonesia.
Di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin, capaian ini menjadi bukti nyata keberhasilan tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel, efektif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dalam upacara peringatan Hari Otonomi Daerah 2026 yang digelar di Plaza Kemendagri, Jakarta, Senin (27/4/2026).
Dalam keterangannya, Munafri—yang akrab disapa Appi—mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian tersebut. Ia menegaskan, penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen di Kota Makassar.
Baca Juga : Pesan Toleransi di Paskah KPI, Wali Kota Munafri Ajak Warga Bersatu Bangun Makassar Tanpa Sekat
“Alhamdulillah, pada peringatan Hari Otonomi Daerah 2026 ini, Kota Makassar mendapatkan penghargaan sebagai salah satu pemerintah kota dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan terbaik. Semoga ini menjadi inspirasi untuk terus memperkuat sinergi dan meningkatkan kinerja,” ujarnya.
Penghargaan diberikan berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kota Makassar mencatat skor 3,6171 dengan status kinerja tertinggi.
Capaian ini semakin istimewa karena Makassar menjadi satu-satunya daerah dari luar Pulau Jawa yang berhasil menembus dominasi daerah besar lainnya dalam penghargaan bergengsi tersebut.
Hal ini menegaskan bahwa inovasi dan reformasi birokrasi yang dijalankan mampu bersaing di level nasional.
Munafri menambahkan, keberhasilan ini menunjukkan arah pembangunan Kota Makassar yang fokus pada efisiensi anggaran, peningkatan pelayanan publik, serta inovasi tata kelola pemerintahan sudah berada di jalur yang tepat.
Ia juga menekankan bahwa prestasi tersebut merupakan hasil kolaborasi kuat antara pemerintah kota, DPRD, Forkopimda, serta dukungan masyarakat.
“Penghargaan ini bukan hanya hasil kerja pemerintah, tetapi juga buah sinergi seluruh elemen, termasuk DPRD, Forkopimda, dan masyarakat Kota Makassar,” tegasnya.
EPPD sendiri menjadi indikator utama dalam menilai kualitas kinerja pemerintah daerah secara nasional, mencakup aspek tata kelola, pelayanan publik, hingga capaian pembangunan. Penilaian ini disusun berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2025.
Secara nasional, hanya sejumlah daerah yang masuk kategori kinerja tertinggi, terdiri dari 5 pemerintah provinsi, 15 kabupaten, dan 9 kota, termasuk Makassar.
Meski meraih prestasi, Munafri mengingatkan seluruh jajaran pemerintah kota untuk tidak berpuas diri. Ia menekankan pentingnya menjaga konsistensi kinerja dan terus melakukan perbaikan di berbagai sektor pelayanan publik.
“Kita berharap capaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja di tahun-tahun mendatang,” tutupnya. (*)
Komentar