Adanya sinergi dan sinkronisasi antarlembaga penegak hukum, dapat mendorong pertukaran data dan informasi hukum secara real-time antarlembaga. Dan inilah titik awal keberhasilan penegak hukum memberantas berbagai aksi kejahatan belakangan ini.
Selain itu, Inpres tersebut juga berhasil menyelaraskan upaya pencegahan dan penindakan korupsi. Hal mana dilakukan melalui adanya integrasi antara pendekatan pencegahan berbasis teknologi (e-government, digitalisasi pengadaan) dan penindakan hukum yang tegas.
Hal yang tidak kalah penting yakni instruksi tersebut mampu mendorong seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penggunaan e-katalog, e-budgeting, dan sistem keuangan berbasis digital yang diawasi secara terintegrasi.
Terlihat, sejak masa kepemimpinan Prabowo-Gibran, kinerja Kejaksaan, Polri dan KPK begitu gesit dan totalitas.
Ini terbukti melalui serangkaian penindakan terhadap berbagai kasus korupsi, peredaran narkoba, hingga mafia hukum/peradilan yang berhasil dibongkar.
Beberapa kasus korupsi besar seperti korupsi di tubuh Pertamina, pertambangan hingga suap mafia hukum dan peradilan, berhasil diungkap dan dibongkar di masa pemerintahan Prabowo-Gibran.
Hal ini membuktikan bahwa komitmen Prabowo-Gibran menegakkan hukum dan keadilan benar-benar dijalankan dengan sungsuh-sungguh. Semoga, komitmen dan konsistensi ini terus terjaga demi mewujudkan Indonesia adil dan berdaulat.
Penulis adalah Ketua Umum Ikatan Media Online (IMO) Indonesia