JAKARTA, KORANMAKASSAR.COM – Tetap dipangkas, pagu anggaran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Tahun 2025 menjadi Rp107 miliar. Demikian disampaikan Ketua LPSK Achmadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XIII DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).
Pada RDP dengan agenda pembahasan perubahan pagu anggaran atau rekonstruksi efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN LPSK tahun 2025, Ketua LPSK Achmadi mengungkapkan, berdasarkan hasil rapat LPSK dan Kementerian Keuangan pada 11 Februari 2025, rekonstruksi efisiensi belanja LPSK ditetapkan sebesar Rp122,22 miliar, dari pemberitahuan semula sebesar Rp144,5 miliar.
“Total pagu anggaran LPSK tahun 2025, setelah rekonstruksi efisiensi menjadi Rp107,69 miliar,” kata Achmadi.
Menurut Achmadi, pagu efektif LPSK tahun anggaran 2025 sebesar Rp107,69 miliar dialokasikan untuk dua program utama, yakni Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sebesar Rp32,78 miliar dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp74,91 miliar.
Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sebesar Rp32,78 miliar akan digunakan untuk kegiatan penerimaan, penelaahan, dan investigasi permohonan dengan anggaran Rp9,59 miliar, serta pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban sebesar Rp23,18 miliar.
Sementara anggaran Program Dukungan Manajemen sebesar Rp74,91 miliar dialokasikan untuk penyelenggaraan pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, sarana dan prasarana, tata usaha, serta pengawasan internal sebesar Rp73,66 miliar.
“Rinciannya, belanja gaji sebesar Rp 41,04 miliar, operasional dan pemeliharaan kantor Rp 29,07 miliar, pemeliharaan data center dan lisensi server LPSK Rp2,37 miliar, serta dukungan manajemen dan administrasi Rp1,18 miliar,” jelas Achmadi.
Sisa anggaran Program Dukungan Manajemen itu sebesar Rp1,25 miliar, dialokasikan untuk kegiatan penyelenggaraan layanan hukum, kehumasan, protokol, dan penyusunan peraturan.
baca juga : Anggaran Dipangkas, Para Pegawai Ingatkan Pimpinan LPSK Moratorium Perlindungan
Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyatakan DPR RI mendukung rekonstruksi efisiensi anggaran sebagai bagian dari upaya optimalisasi tanpa mengurangi kualitas layanan publik. DPR menyetujui hasil rekonstruksi efisiensi anggaran yang telah disusun, termasuk efisiensi anggaran LPSK.
Willy berharap efisiensi ini tetap menjamin perlindungan saksi dan korban yang optimal serta tidak mengurangi pelayanan yang menjadi mandat utama LPSK.