“jadi wajar saja kalau kami curiga bahwa pengelolaan zakat ini tidak sesuai pendistribusiannya, sebab masih banyak orang miskin yang tidak mampu mengakses pendidikan karena faktor ekonomi keluarga tapi sekelas rektor dan ada pejabat lainnya diberikan beasiwa dari baznas karena mereka mungkin tidak punya malu mengambil hak golongan miskin” terang Ciwang .
Sementara itu Rusmin mengungkapkan bahwa, tindakan represif yang dilakukan oleh kepolisian dan satpol PP terhadap massa aksi dan juga bentuk intimidasi karena melontarkan kata-kata penangkapan terhadap massa aksi yang menyampaikan pendapatnya.
Hal tersebut seakan-akan ingin membungkam massa aksi dalam berekspresi sebab bentuk penindakannya kepada massa aksi tidak sesuai tupoksi yang seharusnya dilakukan .
baca juga : Baznas Enrekang Lepas Peserta Pelatihan Otomotif ke BLK Makassar
“jadi kami menganggap bahwa ternyata reaksioner penguasa masih saja memperlihatkan tindakan arogansinya terhadap massa aksi yang memperjuangkan golongan miskin di kabupaten enrekang” tegas Rusmin sebagai spionase aksi .
Adapun tuntutan massa aksi Pergerakan Koalisi Rakyat ( PERKARA) sebagai berikut.
1. mendesak baznas enrekang melakukan transparansi anggaran zakat
2.evaluasi kinerja baznas enrekang
3.mendesak polres mengaudit pendistribusian Baznas Enrekang.
4. Mendesak DPRD Memberikan ketegasan kepada pihak baznas yang menyalah gunakan pendistribusian zakat.
5. Berikan sanksi kepada pihak baznas sesuai ketentuan uu yang berlaku.
(FK)