Hurmin juga menyinggung kondisi keuangan daerahnya yang terdampak pemotongan penerimaan daerah sehingga pemerintah kabupaten harus melakukan penyesuaian dan perencanaan ulang agar seluruh sektor tetap mendapat perhatian.
Selain itu, ia menyoroti persoalan kepegawaian, khususnya kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurutnya, saat menjabat tiga periode sebagai anggota DPRD, pemerintah mendorong tenaga honorer menjadi PPPK karena pembiayaannya ditanggung pusat. Namun setelah dinyatakan lulus, beban gaji dialihkan ke pemerintah daerah.
Dalam pertemuan tersebut, juga, kedua belah pihak juga membahas kinerja ASN, termasuk upaya menertibkan ASN yang tidak disiplin dan mengakali sistem absensi.
Baca Juga : Sekda Makassar Tekankan Forum Disdik Jadi Penentu Arah Pendidikan 2027, Bukan Sekadar Seremonial
Selain itu, Bupati Sarolangun menekankan kebutuhan dasar masyarakat, seperti akses jalan, yang menjadi prioritas pembangunan di daerahnya.
Sebagai bagian dari kunjungan, Bupati Sarolangun juga menyampaikan ketertarikannya untuk menikmati kuliner khas Kota Makassar, seperti coto Makassar dan aneka hidangan laut, sebagai pengalaman budaya selama berada di Kota Daeng–sebutan lain Kota Makassar–.
“Kita harap pertemuan ini dapat memperkuat sinergi antardaerah serta menjadi referensi bagi Kabupaten Sarolangun dalam meningkatkan kapasitas fiskal dan kualitas tata kelola pemerintahan,” tukas Bupati Hurmin. (*)